Debat di Kampus dan Kemampuan Berfikir Kritis

Oleh: Afrianto Daud
(Pembina Komunitas Debat Universita Riau)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru saja menyelesaikan satu iven nasional yang dikenal dengan National School Debating Championship (NSDC) atau Lombat Nasional Debat Antar Sekolah. Kegiatan itu berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 14-20 Agustus 2019 diikuti perwakilan siswa dari 34 provinsi, termasuk Riau. Ini adalah kegiatan lomba debat berbahasa Inggris tahunan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Nasional, disamping lomba debat berbahasa Indonesia. Pada sa’at yang sama, di tingkat universitas Kemenristekdikti juga menyelenggarakan lomba debat yang miripNational University Debating Championship (NUDC). NUDC 2019 dilaksanakan di kampus Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Juli yang lalu.

Kegiatan lomba debat antar siswa (dan mahasiswa) ini adalah kegiatan yang bagus, karena bisa memberi cukup banyak dampak positif. Lomba debat tidak hanya memotivasi siswa/mahasiswa untuk berprestasi, tetapi juga bisa melatih mereka dengan beberapa kemampuan penting yang mesti dimiliki manusia abad 21, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berfikir kritis, kemampuan mencipta gagasan, dan berkolaborasi, hidup bersama dalam perbedaan. Dunia pendidikan sekarang mengenal kemampuan ini dengan sebutan 4 C-skills (communication, critical thinking, collaboration, and creativity).

Higher Order Thinking Skills (HOTS)

Salah satu poin penting dari Kurikulum 2013 yang sekarang berlaku adalah pentingnya guru melakukan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan berfikir tingkat tinggi, yang dikenal dengan HOTS (higher order thinking skills). Penekanan pada pembelajaran pada HOTS ini berbasis pada teori Taksonomi Bloom yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat, Benjamin S. Bloom (1956), dan kemudian direvisi atau dikembangkan muridnya, David R. Krathwohl, empat puluh lima tahun kemudian.  Secara umum, Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor.

Untuk ranah kognitif (aspek berfikir atau ranah intelektual), Bloom menjelaskan kemampuan berfikir seseorang dengan menyusunnya menjadi beberapa level kemampuan, dari rendah sampai tinggi. Level kemampuan berfikir tingkat rendah (lower order thinking skills) adalah termasuk kemampuan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sementara kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) pada edisi revisi adalah kemampuan menganalisa, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan mencipta. Kemampuan berfikir kritis masuk pada bagian kemampuan ini.

Selama ini dunia pendidikan kita cenderung masih berkutat pada pengembangan kemampuan berfikir tingkat rendah. Ada banyak pendekatan pembelajaran dan juga bentuk soal ujian di sekolah masih berputar di sekitar kemampuan mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Tak jarang sebagian guru berhenti pada tahap mengajarkan siswa dalam menghapal dan memahami saja. Jika siswa sudah hapal dan paham, sebagian guru merasa dia sudah sukses mengajar.

Sementara kemampuan menganalisa dan atau kemampuan berfikir kritis kurang berkembang. Belum banyak metodologi pengajaran yang mendorong siswa untuk sampai pada kemampuan berfikir tingkat tinggi ini. Akibatnya siswa Indonesia cenderung kesulitan dalam hal analisa masalah. Belum banyak siswa/mahasiswa Indonesia, misalnya, yang berani berbeda pendapat dengan guru atau dosen ketika proses pembelajaran. Padahal beda pendapat, selama dikomunikasikan dengan cara-cara yang beterima, adalah hal yang biasa dalam proses pembelajaran.

Rendahnya kemampuan berfikir analitis dan kritis siswa Indonesia, misalnya, bisa dilihat dari hasil sejumlah survei pendidikan seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Berdasarkan hasil survei PISA tahun 2012 Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di ranking terbawah. Ratarata skor Matematika anak-anak Indonesia adalah 375. Indonesia hanya menduduki rangking 64 dari 65 negara dengan rata-rata skor 375, sementara rata-rata skor internasional adalah 500. Hal ini menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan analisis, evaluasi, kreasi, serta logika dan penalaran sangat kurang.

Inilah diantara alasan mengapa pengembangan kemampuan berfikir tingkat tinggi ini menjadi mendesak dan penting dilakukan di dunia pendidikan kita. Guru ditantang untuk mencari cara atau metode pembelajaran yang bisa mengasah kemampuan berfikir tingkat tinggi ini. Sekolah dan juga kampus ditantang mencari bentuk kegiatan yang bisa berkontribusi pada pengembangan kemampuan HOTS ini.

Kegiatan Debat, Diantara Solusi

Selain penerapan model pembelajaran aktif, seperti problem based learning (pembelajaran berbasis masalah), inquiry based learning (pembelajaran berbasis penemuan), project based learning (pembelajaran berbasis proyek), dan lainnya, saya berpendapat bahwa kegiatan debat bisa menjadi salah satu metode efektif yang bisa dilakukan guru (dan dosen) di kelas atau sekolah/kampus untuk mengembangkan kemampuan analitis, kritis, dan evaluatif ini. Ini karena proses debat melatih siswa (dan mahasiswa), langsung atau tidak langsung, untuk belajar banyak hal.

Pertama, seorang debater akan termotivasi untuk lebih banyak membaca, mendengar, dan memperhatikan berbagai isu dan fenomena di sekitarnya. Seorang tak akan bisa berdebat dengan baik, jika dia tak menguasai materi yang diperdebatkan. Wawasan yang luas adalah diantara kunci menjadi pendebat yang baik.

Kedua, proses debat akan membiasakan siswa untuk berfikir kritis, logis, dan analitis. Seorang pendebat akan terlatih untuk bertanya dan mempertanyakan sesuatu. Mereka terlatih untuk tidak menerima sebuah informasi begitu saja. Mereka terbiasa melihat sebuah fenomena dari beragam perspektif. Bahwa sebuah objek bisa dimaknai berbeda oleh individu yang berbeda. Mereka belajar menganalisa sebuah kejadian menggunakan pengetahuan yang mereka punya.

Ketiga, kegiatan debat melatih siswa untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Siswa belajar berargumen secara santun, berbasis data dan fakta. Pada saat yang sama, mereka belajar tetap berusaha menghormati pendapat yang berbeda. Kemampuan berargumen adalah satu hal yang penting. Menghormati pendapat yang berbeda adalah hal lain yang tak kalah penting. Dalam lomba debat, siswa diajarkan untuk kembali cair dan berteman akrab dengan lawan tanding setelah lomba selesai.

Cukup banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan debat dapat meningkatkan kemampuan berbicara sisiswa, kemampuan bertanya, kemampuan berargumen, kemampuan berdiskusi, kemampuan menganalisis isu, dan kemampuan berfikir kritis. Oleh karena itu, saatnya guru-guru sekolah  atau dosen di PT mengadopsi kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, pihak sekolah/kampus perlu memberikan dukungan lebih pada pengembangan kegiatan debat di sekolah mereka. Membuat dan membina komunitas debat di sekolah/kampus adalah satu yang bisa dilakukan.


Ke depan saya bayangkan jika semakin banyak siswa dan mahasiswa yang terbiasa dengan kegiatan debat, maka kita akan memperoleh siswa/mahasiswa yang tidak hanya siap ikut kompetisi debat sejenis NSDC atau NUDC, tetapi siswa yang juga memiliki wawasan yang luas, artkulatif, kritis, analitis, sekaligus rendah hati. Dalam jangka panjang, kemampuan berfikir tingkat tinggi ini tidak hanya memungkinkan siswa ini untuk tidak mudah termakan berita hoax dan sejenisnya, bukan tak mungkin mereka yang terbiasa berargumen ini akan muncul menjadi sosok-sosok pemimpin masa depan kita. Pemimpin yang artikulatif, berwawasan luas, bisa berargumen dengan bangsa lain di dunia, seperti yang dulu dicontohkan oleh para pendahulu bangsa seperti Sukarno, Haji Agus Salim, dan M Natsir. Wallahu a’alam.

Smartphone di Sekolah: Dilarang atau Dibatasi?

Oleh: Afrianto Daud
(Dosen FKIP Universitas Riau, PhD in Teacher Education, Monash University Australia)

Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok guru menghancurkan setumpuk gawai atau telepon genggam ramai dibicarakan netizen. Konon penghancuran telepon genggam cerdas itu terjadi di sebuah pesantern yang sejak awal memberlakukan aturan melarang siswa membawa gawai ke sekolah. Ada pro kontra, tentu. Sebagian netizen beranggapan bahwa praktek seperti ini sudah tak relevan lagi di zaman dimana smartphone adalah bagian tak bisa dipisahkan dari kehidupan sa’at ini. Sebagian lagi berpendapat bahwa apa yang dilakukan guru di sekolah itu sudah benar. Pertama, karena memang sudah ada kesepakatan aturan sejak awal terkait larangan membawa gadget. Kedua, karena smartphone dan sejenisnya sering membawa dampak negatif terhadap siswa di sekolah.

Saat ini, mayoritas sekolah di Indonesia memang masih menerapkan aturan larangan membawa mobile phone ke sekolah. Pelarangan ini biasanya berdasarkan kekhawatiran pihak sekolah tentang bahaya gadget. Gawai semisal smartphone memang bisa berbahaya. Dia bisa mencandu. Telepon genggam itu bisa merusak tumbuh kembang anak secara psikis dan sosiologis. Anak-anak yang kecanduan gadget bisa tidak konsentrasi dalam belajar. Gadget bisa sangat disruptif selama proses pembelajaran di sekolah. Siswa bisa melakukan hal lain, semisal mengupdate status di media sosial, ketika sedang belajar. Anak-anak usia remaja itu bisa dengan mudah mengakses situs tertentu yang bisa jadi tak pantas dan tak baik untuk pertumbuhan jiwa mereka.

Beberapa studi terkait dampak smartphone (dalam konteks penggunaan media sosial oleh remaja melalui smartphone) bahkan menunjukkan bahwa akses media sosial melalui smarthone bisa meningkatkan tingkat stress, berkurangnya self esteem, bertambahnya rasa takut, bahkan meningkatnya angka bunuh diri di kalangan remaja. Bayangkan jika anak-anak usia sekolah itu juga bebas mengkases smartphone mereka selama di sekolah, maka masalah ini dikhawatirkan akan bertambah parah. Oleh karena itu, banyak sekolah melarang siswanya membawa smartphone ke sekolah.

Pelarangan ini tidak hanya terjadi di tanah air, tetapi juga terjadi di banyak negara di dunia. New South Wales, Perancis, dan UK adalah diantara negara yang tegas melarang penggunaan smarphone selama di gedung sekolah.  Konsensus umum yang diterima di banyak negara selama ini adalah penggunaan smartphone di sekolah lebih banyak membawa dampak negatif kepada siswa ketimbang positifnya. Hal ini juga disampaikan oleh Profesor Jean Twenge dari San Diego University bahwa penggunaan telepon pintar dan media sosial bertepatan dengan lonjakan meningkatnya perasaan tidak berguna (feeling of uselessness) di kalangan remaja, serta dengan menurunnya tingkat kepuasan dan kebahagiaan mereka.

Revolusi Industri 4.0

Ketika kita masih memberlakukan pelarangan total pada penggunaan smartphone bagi siswa di sekolah, dunia pendidikan kita juga tengah memasuki era baru yang kita sebut era Revolusi Industri 4.0. Ini adalah zaman dimana dunia industri mengalami perubahan dahsyat karena manusia dan mesin semakin terkoneksi melalui jaringan internet. Salah satu ciri dari Revolusi Industri 4.0 adalah terjadinya digitalisasi banyak proses kegiatan manusia. Digitalisasi ini tidak hanya terjadi di dunia industri, tetapi juga di berbagai bidang yang lain, termasuk dunia pendidikan. Maraknya program Massive Open Online Course (MOOC) di berbagai negara adalah diantara dampak turunan dari digitalisasi pendidikan ini. Bahwa pendidikan hari ini tidak mesti dalam bentuk tatap muka secara fisik antara guru dan siswa di ruang-ruang kelas konvensional sebagaimana selama ini. Proses belajar dimungkinkan dilakukan secara virtual melalui pembelajaran daring (online).

Menjawab peluang ini, pemerintah sekarang sedang menggalakkan salah satu pendekatan belajar aktif yang dikenal dengan blended learning. Inti dari blended learning adalah bagaimana guru bisa mengkombinasikan pembelajaran tatap muka konvensional (offline) dengan pembelajaran daring (online). Pemerintah mendorong bagaimana para pendidik Indonesia bisa mengelola pembelajaran dengan pendekatan kombinasi ini. Beberapa studi (seperti Murphy, 2002; Osguthorpe & Graham,  2003) menunjukkan bahwa pembelajaran ‘campuran’ seperti ini efektif dalam peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan proses belajar mandiri, mengubah  pola  pembelajaran yang  sebelumnya  berpusat  pada  guru  menjadi berpusat  pada  siswa (learner-centered learning dan self regulated learning).

Sampai di sini kemudian pertanyaannya adalah bagaimana guru bisa melaksanakan blended learning jika siswa dilarang membawa smartphone ke dalam kelas? Siswa mungkin bisa membawa laptop atau bekerja dengan PC. Tetapi masalah dengan laptop dan PC, selain tidak praktis karena ukuran, juga lebih banyak siswa yang tidak memiliki laptop dibanding siswa yang tidak memiliki smartphone. Dengan kata lain, smartphone sesungguhnya adalah media yang praktis, efektif, dan ekonomis untuk digunakan dalam proses pembelajaran blended.

Ada cukup banyak hal yang bisa dilakukan siswa melalui smarthphone di dalam kelas, tentu di bawah kontrol guru. Mulai dari searching informasi tertentu terkait pembelajaran secara cepat melalui search engine, membaca materi pembelajaran tertentu yang telah disiapkan dan diposting guru secara online, sampai pada membuat tugas, berkolaborasi dengan siswa lain, dan memperoleh feedback dari guru secara online melalui smartphone mereka. Penggunaan aplikasi Google Classroom, salah satu aplikasi gratis untuk dunia pendidikan yang dilaunching Google, adalah satu contoh sederhana bagaimana smartphone bisa digunakan sebagai media untuk mengakselerasi pembelajaran blended melalui perangkat telepon pintar.

Jika guru kreatif dan IT friendly, guru bisa melakukan banyak hal lainnya melalui smartphone. Guru bahkan bisa menggunakan media sosial seperti Instagram (platform media sosial paling populer di kalangan remaja) sebagai media pembelajaran. Guru bisa memposting materi tertentu dalam grup Instagram yang dibuat khusus untuk kelas mereka, misalnya. Guru juga bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, seperti Edmundo, Ruangguru, BimelSmart, Zenius, Brainly, dan lainnya. Aplikasi ini dengan mudah bisa dipakai dan dimanfa’atkan untuk pembelajaran jika siswa bisa mengakses smartphone mereka yang sudah ternstall dengan berbagai aplikasi itu. Pendeknya, selain membawa potensi masalah, smartphone jelas juga menjanjikan berbagai manf’at untuk membantu proses pembelajaran.

Lebih Baik Dibatasi, Bukan Dilarang

Teknologi pada dasarnya adalah alat yang netral. Tergantung kepada siapa yang memakainya. Dia bisa jadi membawa berbahaya, bisa juga memberi manafaat. Sekali lagi, tergantung siapa yang menggunakannya. The man behind the gun does matter. Karenanya, dalam konteks teknologi smartphone, saatnya kita memikirkan bagamaiana pemanfaatan smartphone di kalangan siswa diatur sedemikan rupa. Kita perlu memikirkan cara bagaimana memanfa’atkannya dengan bijak di sekolah. Bukan dengan sama sekali melarang membawanya.

Diantara yang bisa dilakukan sekolah sekarang adalah membuat kesepakatan dengan siswa dan orangtua terhadap penggunaan smatphone ini. Untuk keperluan belajar seperti yang sudah dibahas di atas, siswa dibolehkan membawa smartphone ke sekolah dengan beberapa ketentuan. Sesampai di sekolah, siswa bisa menyimpan dulu smartphone mereka di loker tertentu yang sudah disiapkan sekolah. Saat pembelajaran yang membutuhkan siswa mengakses smartphone, siswa bisa mengambil kembali smartphone mereka sampai pembelajaran selesai. Setelah itu, mereka kembali menyimpan smartphone di tempat yang sudah disiapkan, sampai waktu pulang sekolah datang.

Pada saat yang sama, sekolah kita tentu harus melatih guru-guru mereka untuk memiliki kemampuan menggunakan teknologi seperti gawai pintar ini dalam proses belajar mereka. Guru zaman now adalah guru yang melek teknologi. Guru yang memandang teknologi sebagai peluang untuk kebaikan yang lebih besar, bukan menganggapnya sebagai ancaman. Guru-guru kita perlu terus dilatih bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam kelas mereka. Masalah akan terjadi jika siswa dibiarkan membawa smartphone ke dalam kelas, sementara guru sama sekali tidak berusaha menggunakannya dalam proses pembelajaran.

Selain itu, kita juga harus terus melakukan penyadaran kepada siswa tentang bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan teknologi secara bijak. Mereka perlu diberi penyadaran terus menerus bahwa teknologi adalah ibarat pisau bermata dua. Dia bisa memberi manfaat membantu pekerjaan, tetapi sebilah pisau juga bisa membunuh. Mereka perlu diberi kemampuan bagaimana menggunakan teknologi secara sehat. Pelatihan internet sehat kepada siswa, misalnya, perlu terus dilakukan secara simultan.

* Tulisan ini pertama kali diterbitkan Harian Riau Pos, 29 Juli 2019.

Megawati dan Undang Undang Sisdiknas (Tanggapan Untuk Pak Rektor)

Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini awalnya ditulis untuk harian Padang Ekspres)


Bapak rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Ganefri, menulis di harian Padang Ekspres (Selasa, 26 Sepetember 2017) dengan judul ‘Anugerah Doktor Honoris Causa’. Tulisan beliau tentu disampaikan dengan maksud memperjelas alasan universitas dan sekaligus menjawab pro kontra yang berlangsung di masyarakat Sumatera Barat, terutama diantara alumni UNP terkait keputusan UNP untuk  memberikan gelar Doktor Honoris Causa (selanjutnya akan disingkat DHC) kepada presiden RI ke-5, ibu Megawati Sukarno Putri.

Kita tentu mengapresiasi tulisan dan atau penjelasan pak rektor sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terkait keputusan itu. Tulisan itu setidaknya semakin memperjelas bagaimana alur cerita atau basis akademis sekaligus dasar hukum pemberian gelar HDC itu. Tulisan pak rector itu bisa menjadi referensi resmi untuk menjawab pertanyaan banyak pihak, terutama alumni UNP, yang terus bertanya-tanya, ada apa dan mengapa kampus yang mereka cinta membuat keputusan besar ini.

Tulisan ini saya maksudkan sebagai tanggapan atas nama saya pribadi yang pernah dididik dan dibesarkan secara akademis oleh banyak guru saya di UNP. Hormat dan kabanggan saya terhadap para guru dan almamater tentu tak akan berkurang. Namun, ijinkan saya berbeda pandangan dengan para guru di UNP terkait keputusan penganugerahan DHC kepada Bu Megawati ini. Saya sadar bahwa tulisan ini tentu tak akan bisa merubah keputusan senat UNP. Apalagi acara seremonialnya kemaren sudah selesai. Tapi, setidaknya tulisan ini bisa memberi tahu civitas akademika UNP bahwa ada pandangan berbeda di luar sana.

Tulisan pak rektor itu memuat banyak informasi penting terkait dengan apa itu DHC, bagaimana DHC telah dipraktekkan di banyak negara dan universitas, serta contoh siapa saja yang telah memperoleh gelar DHC itu. Tidak ada perdebatan sampai di situ. Apa yang bapak sampaikan bersifat informatif dan normatif. Sayang sekali, tulisan pak rektor hanya menyebut sedikit alasan mengapa ibu Megawati pantas dipilih dan dianugerahkan DHC. Padahal yang menjadi perdebatan di banyak alumni (mungkin juga di masyarakat) bukanlah tentang apa itu DHC, bagaimana sejarahnya, dan lain-lain, tetapi justru adalah tentang mengapa ibu Megawati pantas dianugerahi DHC, dan mengapa mesti UNP.

Saya sepakat bahwa sebagai mantan presiden, ibu Megawati adalah sosok penting yang telah berjasa dalam proses pembangunan Indonesia di era reformasi. Beliau adalah tokoh dan politisi lintas zaman. Belau bisa bertahan dan membesarkan PDIP setelah ditekan rezim Orde Baru yang represif. PDIP bahkan bisa mengantarkan salah satu kader terbaiknya – Pak Jokowidodo – sebagai presiden RI. Ini tentu tak lepas dari prestasi ibu Megawati sebagai politisi ulung. Tapi, menyematkan gelar DHC bidang (politik) pendidikan kepada beliau telah memaksa banyak orang jadi ‘tergelitik’, untuk tidak mengatakan ‘terkagum-kagum’ dan tak percaya.

UU No.20/2003 dan Megawati

Membaca tulisan Prof. Ganefri, saya bisa simpulkan bahwa ibu Megawati dianggap UNP sebagai individu dengan prestasi luar biasa yang bermanfaat untuk banyak orang di bidang politik pendidikan, karena di masa ibu Megawati lahir UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. Saya membaca dua kali tulisan pak rektor, untuk mencari alasan lain. Sepertinya inti dari basis alasan penganugerahan ini memang hanya terkait Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional ini.

Adalah benar bahwa UU Sisdiknis ini adalah sebuah produk politik sangat penting yang melahirkan paradigma baru dalam reformasi pendidikan nasional. Sekali lagi, adalah betul bahwa Undang-Undang ini menjadi basis legal formal untuk melakukan banyak perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Undang-Undang Sisdiknas ini, diantaranya, memuat perintah konstitusi yang mewajibkan anggaran 20 persen untuk pendidikan, desentralisasi pendidikan nasional, hilangnya dikotomi sekolah negeri dan swasta dalam politik anggaran, dan juga embrio lahirnya profesionalisasi pendidikan di banyak sektor, termasuk profesionalisasi guru dan dosen. Sebagaimana juga disebut oleh pak rektor, UU 14/2005 tentang guru dan dosen adalah kelanjutan dari ruh UU Sisdiknas itu.

Tak ada perdebatan sampai di poin itu. Namun, poin kritisnya, menurut saya, adalah ketika UNP menisbahkan (baca: mempersonalisasi) lahirnya UU Sisdiknas ini sebagai prestasi luar biasa pribadi Megawati sebagai presiden RI pada waktu itu. Secara prosedur hukum tata negara, undang-undang adalah sebuah produk politik bersama antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif bisa saja mengusulkan pembuatan undang-undang, namun usulan itu tidak akan pernah jadi undang-undang tanpa persetujuan legislatif (DPR). Demikian juga sebaliknya. Karenanya lahirnya UU Sisdiknas adalah sebuah prestasi dan karya bersama berbagai elemen anak bangsa pasca reformasi yang melibatkan banyak pihak di situ. Ada pihak pemerintah, tentu. Tapi juga ada anggota DPR, tokoh politik lain, pihak akademisi yang menulis naskah akademis rancangan undang-undang, bahkan juga masyarkat luas yang berhak dan telah memberikan pertimbangan dan masukan ketika sebuah rancangan undang-undang akan dibahas.

Jika ingin melihat bagaimana posisi pribadi ibu Megawati terkait UU Sisdiknas, barangkali akan lebih genuine kita melihat bagaimana rekam jejak fraksi PDIP sebelum UU Sisdiknas disahkan. Kenapa PDIP? Karena bu Megawati pada waktu itu adalah ketua umum PDIP disamping sebagai presiden RI. Jangan lupa bahwa sejarah pengesahan Sisdiknas ini diwarnai proses pengesahan yang alot, panas dan dramatis, karena beberapa kali fraksi PDIP mencoba melakukan perlawanan politik, menolak beberapa substansi isi Sisdiknas, terutama terkait pasal pendidikan agama (Pasal 12 ayat 1, misalnya). Sejarah bahkan mencatat bahwa UU No. 20/2003 itu disahkan tanpa kehadiran Fraksi PDIP, karena mereka meninggalkan sidang paripurna (walkout).

Walkoutnya PDIP ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan sosok Megawati sebagai pimpinan partai. Dari kaca mata organisasi dan melihat kultur politik PDIP, tidak hadirnya Fraksi PDIP hampir pasti atas perintah dan restu ketua umum. Dengan tidak hadirnya PDIP dalam paripurna pengesahan RUU menjadi Undang-Undang bisa dikatakan bahwa PDIP dan atau Megawati secara politik tidaklah memiliki cerita dan akar sejarah yang kuat dengan lahirnya UU No.20/2003 itu.

Betul bahwa akhirnya Undang-Undang tetap ditandatangani presiden. Tapi, penandatanganan undang-undang oleh presiden itu lebih sebagai sebuah konsekwensi prosedur ketatanegaraan, bukan benar-benar genuine sebagai bentuk dukungan kepada isi undang-undang. Terus, kemudian apakah relevan ketika UNP menyebut nama Megawati sebagai individu yang telah memiliki jasa dan prestasi luar biasa dalam politik pendidikan, khususnya dengan lahirnya UU 20/2003 itu, dan menjadikannya poin penting sebagai dasar DHC? Mari merenung sejenak, prof!

Secara legal formal dan prosedural, tentu tak ada yang salah dalam proses penganugerahan ini. Pak rektor telah menyebutkan bahwa semua itu sudah melalui pembahasan panjang di internal UNP, sudah mengikuti tata cara yang telah diatur oleh Permen Ristek Dikti-RI, No. 65/2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan sebagai ganti peraturan Mendikbud, No 21/2013. Namun, bukankah di atas segala aturan itu ada yang disebut wisdom (kebijaksanaan) yang sering lahir dari common sense dan conscience. Di titik inilah banyak alumni yang merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang tak biasa. Bahwa ada suasana kebatinan sebagian besar alumni dan keluarga besar UNP yang tidak nyambung dengan keputusan ini. Jumlah yang tidak setuju bisa sangat banyak. Pak rektor bisa turun dan tanyak banyak alumni yang tersebar di banyak tempat, tentang bagaimana mereka merekasi berita ini.

Epilog

Apa yang saya sampaikan tentu berdasarkan subjektivitas saya. Sebagaimana keputusan UNP tentu didasarkan subjektivitas para pengambil kebijaksanaan dan keputusan di UNP. Dalam ranah sosial, biasanya memang tak ada yang benar-benar objektif. Pak rektor telah memutuskan. Pak rektor tentu sudah siap dan tahu apa konsekwensi pemberian gelar DHC ini terhadap lembaga kita tercinta.
Walau termasuk yang mempertanyakan keputusan ini, saya berharap bahwa keputusan ini akan membawa kebaikan kepada kampus UNP ke depan. Kebaikan untuk memajukan pendidikan di Sumatera Barat, khusunya, dan di Indonesia pada umumnya. Semoga asumsi sebagian alumni yang skeptis dan menyebut bahwa penganugerahan ini lebih sebagai sesuatu yang politis ketimbang akademis adalah salah. Semoga pak rektor makin berjaya memimpin kapal Universitas Negeri Padang. Salam hormat dari saya, sang murid bapak. Maafkan jika ada tutur kata yang salah. Wallahu a’lam.


 * Penulis adalah alumnus Universitas Negeri Padang, Dosen FKIP Universitas Riau.
Pendidikan Kita dan 'Bangsa Yang Terbelah'

Pendidikan Kita dan 'Bangsa Yang Terbelah'

Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh indonesianpride.com, 23 Februari 2017)
Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dalam beberapa tahun terakhir, maka akan kita saksikan bahwa ada pembelahan yang kasat mata antara anak bangsa, terutama setelah pemilihan presiden 2014. Bangsa ini seperti terbelah pada dua kutub ekstrim yang saling menegasikan. Sisa-sisa sampah politik berupa kubu-kubuan dari pilpres itu tak kunjung bersih, bahkan cenderung kembali meningkat eskalasinya akhir-akhir ini. Fenomena ini bisa dengan mudah dilihat di halaman media sosial, dimana banyak orang masih saja saling menebar kebencian, olok-olokan, bahkan saling sebar fitnah. Akibatnya, tidak sedikit mereka yang sebelumnya berteman baik, kemudian tidak lagi saling sapa, bahkan kemudian bermusuhan. Dalam beberapa kasus, rusaknya silaturrahim itu tidak hanya terjadi antar teman baik, tetapi juga bahkan antar saudara dalam satu keluarga yang sama. Bagi sebagian orang, politik seperti telah menjadi ‘agama baru’ yang harus dibela mati-matian.
Fenomena ini tentu mengkhawatirkan. Tidak hanya karena kebencian dan permusuhan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi siapapun, tetapi yang lebih merisaukan adalah bahwa pembelahan yang ekstrim akibat politik itu juga bisa mengancam tenun kebangsaan kita di masa depan. Permusuhan itu mengancam kebinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia yang justru besar karena perbedaan yang terkelola dengan baik. Sebagai bangsa, kita tentu tidak ingin bahwa persatuan dan kebersamaan yang selama ini sudah kita nikmati harus hancur gara-gara pembelahan dan kubu-kubuan tak sehat di ranah politik itu. Pada contoh yang ekstrim, kita tidak ingin seperti Suriah yang berkeping. Kita juga tak mau mengulang sejarah pecahnya Yogoslavia menjadi negara-negara kecil.
Kesalahan Sistem Pendidikan?
Fenemone pembelahan di atas bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti faktor kepemimpinan yang gagal mengelola perbedaan dan memberi contoh yang baik, faktor ekonomi dimana ada pihak tertentu yang menjadikan politik kebencian sebagai komoditas yang laku untuk dijual, dan faktor sistem politik kita yang belum berhasil menciptakan kader politik yang berjiwa kenegarawanan. Namun, sebagai seorang pendidik pada tulisan ini saya ingin melihat fenomena itu dari aspek pendidikan.
Hemat saya, sepertinya fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari gagalnya pendidikan kita dalam mendidik dan membentuk mentalitas anak bangsa untuk memiliki sikap atau karakter yang bisa hidup damai dalam perbedaan. Pendidikan kita belum berhasil mengajarkan perilaku toleran dan hormat pada perbedaan itu. Sehingga perbedaan apapun, terutama perbedaan pilihan politik, sering menjadi sumber masalah. Pada saat yang sama, kita seperti belum melihat hasil pendidikan kita terkait tentang bagaimana anak bangsa bisa menempatkan jiwa kesatria saat berkompetisi: legowo menerima kekalahan dan tidak jumawa saat memperoleh kemenangan.
Akarnya adalah karena sejak lama sistem pendidikan kita mengajarkan anak didik kita untuk terus bersaing atau berkompetisi, tetapi abai mengajarkan mereka tentang sikap kesatria itu. Nuansa kompetisi itu telah terasa sejak saat pertama kita masuk sekolah, dimana dulu kita sudah harus mengikuti beberapa jenis tes, berkompetisi, mengalahkan yang lain untuk memperoleh bangku di sebuah sekolah. Suasana yang sama bertahan sampai saat kita belajar di ruang kelas, dan ketika kita akan lulus dari sekolah.
Sekali lagi, iklim kompetisi inilah yang lebih dominan kita rasakan saat kita bersekolah. Hampir setiap hari kita didorong untuk jadi juara kelas, misalnya, mengalahkan teman yang lain. Akibatnya tak heran jika, misalnya, salah satu yang sering ditunggu oleh siswa dan orangtua di akhir smester adalah tengang ‘siapa juara berapa, atau siapa rangking berapa? Kita juga terus dimotivasi untuk selalu menjadi nomor satu pada banyak keadaan: ketika kita berolahraga, saat kita belajar menyanyi, saat kita pramuka, bahkan saat kita membaca Al-Quran.
Tradisi kompetisi dalam dunia pendidikan kita tentu tak sepenuhnya salah. Karena bagaimanapun bahwa hidup memang kadang butuh berkompetisi. Kita perlu menjadi yang terbaik dan berprestasi dalam perjalanan kehidupan kita. Ada masanya kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan kadang memang keras. Ada yang kalah dan ada yang menang. Ada yang tersisih dan ada yang menyisihkan. Ada yang memperoleh sesuatu, dan ada yang kehilangan.
Namun, hidup tidaklah melulu tentang kompetisi. Dalam banyak kejadian kehidupan justru butuh lebih banyak kebersamaan, saling membantu, saling hormat, dan saling menjaga. Siapapun kita, sehebat apapun kita, dalam hidup kita pasti membutuhkan orang lain. Karenanya, kehidupan yang hanya sekali ini terlalu rendah jika hanya dilihat dari perspektf menang kalah. Untuk itu, proses pendidikan seharusnya tidak lagi hanya mendorong siswa untuk berkompetisi, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan, atau tentang bagaimana agar bisa hidup bersama dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama, ras, dan pandangan politik.
Membangun Nilai Baru
Menyikapi pembelahan yang mengkhawatirkan itu, mendesak dan perlu bagi dunia pendidikan kita untuk merespon dan melakukan penyesuaian dalam proses pendidikan kita. Salah satunya adalah dengan cara mereformasi kurikulum atau merubah cara pandang pendidikan kita di masa datang. Paradigma punia pendidikan di berbagai belahan dunia sebenarnya telah lama bergeser dari paradigma kompetisi ke paradigma kerjasama. Ini terjadi mengikuti visi pendidikan dunia yang pernah dikeluarkan oleh UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada awal tahun 2000. Bahwa pendidikan seharusnya bisa mengembangkan empat pilar pendidikan abad 21: 1) Learning to know (belajar untuk tahu/memperoleh pengetahuan); 2) Learning to be (belajar menjadi diri sendiri/membangun identitas, 3) Learning to do (belajar untuk bisa melakukan sesuatu/memilik skill untuk bertahan hidup); 3) Learning to live together (belajar untuk hidup bersama).
Mengikuti paradigma pendidikan UNESCO poin ketiga (learning to live together), pada satu dekade terakhir dunia pendidikan telah mulai mengurangi iklim kompetisi dalam proses belajar. Banyak sekolah kemudian lebih banyak mempraktekkan pendekatan cooperative learning, misalnya, termasuk dalam kurikulum nasional kita. Pendekatan ini diharapkan bisa membantu siswa untuk belajar agar bisa hidup bersama, karena pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa selama proses belajar. Kerjasama itu, misalnya, ditandai dengan banyaknya kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berbagi ide dengan teman dalam kelompok kecil, dengan teman satu kelas, atau bahkan dengan teman dari kelas yang berbeda. Intinya, pembelajaran kooperatif mendidik siswa untuk bekerja dalam tim, berinteraksi, bekerjasama dengan baik dan menerima keragaman di lingkungan belajarnya untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam pelaksanaanya, tentu penting memastikan bagaimana sistem belajar kooperatif ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten dengan sistem penilaian dan evaluasi pendidikan. Suasana kompetisi yang ekstra ketat itu sudah harus dikurangi. Secara khusus, penting bagi para guru untuk memberi perhatian spesial pada pengembangan beberapa karakter penting dalam konteks membangun nilai dan kemampuan hidup bersama dengan orang lain itu. Pertama, sekolah harus terus kreatif mencari cara bagaimana menanamkan nilai respect (sikap hormat) pada orang lain atau pada perbedaan di sekitar kita. Respect adalah jantung atau intisari dari sikap toleran. Jika nilai ini tumbuh pada anak didik, maka saya yakin mereka akan menjadi pribadi yang siap menerima perbedaan secara dewasa. Kedua, peserta didik harus terus dituntun untuk mau berbagi (sharing) dengan orang lain. Berbagi dalam maknanya yang luas merupakan karakter indah yang akan mengurangi jiwa egosime pada diri seseorang. Ketiga, berfikir kritis. Adalah penting generasi masa depan Indonesia memiliki kemampuan ini, agar mereka bisa memilah serbuan informasi yang membanjir.
Tentu tidak hanya tiga karakter itu yang perlu dikembangkan, namun menurut saya tiga ini yang paling penting diseriusi oleh para pendidik dalam rangka mengurangi atau mencegah kembali terpecahnya anak bangsa gara-gara pilihan politik yang sebenarnya semu saja. Semoga ‘demam’ anak bangsa gara-gara virus jahat politik bisa tersembuhkan. Semoga pendidikan berperan signifikan dalam menyembuhkannya. Wallahua’lam.
* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau.

Menimbang Moratorium Ujian Nasional

Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan di indonesiapride.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendi, baru saja mengumumkan ke publik tentang rencana pemerintah untuk melakukan moratorium (penghentian sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan) Ujian Nasional untuk siswa sekolah menengah mulai tahun 2017 (Republika, 24/11/2016). Walaupun masih bersifat usulan, karena harus menunggu ijin dan persetujuan presiden, ide moratorium ini saya pikir adalah terobosan yang bagus dan menarik. Sejak dilaksanakan tahun 2004, UN memang selalu menuai kontroversi setiap tahun. Kontroversi dan atau perdebatan di sekitar UN biasanya menyoroti aspek keadilan karena besarnya gap kualitas antar daerah, penyempitan kurikulum karena UN hanya menguji beberapa mata pelajaran, ketidaktepatan penggunaan karena UN (dulu) juga dijadikan syarat kelulusan siswa, dan juga pada aspek fenomena ketidakjujuran ketika UN berlangsung.
Sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah mencoba mendengarkan suara masyarakat yang keberatan dengan keberadaan UN itu. Karenanya, ketika Anies Baswedan masih menjadi menteri Pendidikan Nasional, misalnya, pemerintah telah meniadakan salah satu aturan UN terkait menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari sekolah. Sejak tahun 2016, UN resmi digunakan lebih sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan nasional. Sementara kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan ke sekolah.
Diharapkan peniadaan aturan ini bisa mengurangi suasana menakutkan yang selama ini menghantui banyak siswa di Indonesia. Kenyataannya, apa yang diharapkan belumlah sepenuhnya menjadi kenyataan. Karena masih sangat jelas terlihat di lapangan bahwa pelaksanaan UN di masa Anies Baswedan itu masih saja menakutkan banyak pihak: siswa, sekolah, guru, dan orangtua. Suasana sebelum dan ketika UN di sekolah belum banyak berubah – tetap menegangkan.
Ini terjadi karena masyarakat dan sekolah masih terbawa dengan suasana lama yang seakan menjadikan UN sebagai ‘hantu pendidikan’. Karenanya, suasana ‘mencekam’ masih terlihat sebelum UN dilaksanakan di banyak sekolah. Selain kegiatan sekolah sore persiapan UN, acara sejenis istighosah atau do’a akbar sebelum UN masih banya terlihat di sekolah. Istighosah dan do’a tentu baik-baik saja. Tetapi, jika itu diadakan sebagai cara melawan ketakutan akibat hawa UN yang mencekam, inilah yang kemudian menjadi isu serius.
Sebagai orangtua dengan anak yang juga sedang bersekolah di sekolah menengah, saya amati bahwa banyak orangtua tetap khawatir dengan nilai UN anak mereka, walaupun tidak lagi dijadikan syarat kelulusan. Kekhawatiran orangtua tersebut barangkali disebabkan fakta bahwa nilai asli UN ternyata justru tak kalah pentingnya dari sebagai syarat kelulusan itu. Karena di hampir semua tempat, sekolah nyaris hanya melihat hasil UN itu sebagai dasar penerimaan siswa di jenjang berikutnya. Siswa yang nilai UNnya rendah tak punya banyak pilihan untuk sekolah di tempat yang bagus, walaupun sekolah itu sangat dekat dari rumahnya. Akibatnya, sekali lagi UN tetap saja dianggap sebagai ujian yang mengkhawatirkan, membuat siswa dan orangtua stress, cemas dengan kemana anak mereka bisa menlanjutkan sekolah.
Sisi Baik Moratorium

Sekali lagi, rencana moratorium ini adalah langkah positif dari pemerintah. Menteri Muhadjir sepertinya mencoba mendengar, menjalankan dan memenuhi keputusan Mahkamah Agung pada 2009 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia sebagai prasyarat menjalankan UN. Ini semua diperlukan bagi pelaksanaan UN. Kalau tidak, UN akan terus menimbulkan keributan seperti yang terjadi selama ini.
Dengan demikian, pemberlakuan moratorium ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari berbagai kekisruhan akibat UN selama ini. Moratorium ini, misalnya, bisa mengurangi efek psikologis yang selama ini membebani banyak pihak selama pelaksanaan UN. Orangtua, siswa, dan juga guru tentu akan lebih lega, karena tak harus dihantui dengan beban mengejar target lulus atau nilai tinggi pada UN sebagaimana yang terjadi selama ini.
Moratorium ini diharapkan juga bisa mengembalikan suasana belajar menjadi lebih manusiawi di dalam kelas dimana guru bisa mengajar sesuai dengan metode pengajaran yang diamanahkan di dalam kurikulum, tidak lagi kelas yang mati karena lebih banyak dipenuhi oleh kegiatan drilling cara menjawab soal UN, sebagaimana yang selama ini terjadi. Guru juga diharapkan bisa mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, melakukan penilaian secara komprehensif, dan memberikan penghargaan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.
Lebih jauh, moratorium ini tentu juga bagus bagi pemerintah sendiri dalam hal alokasi dana pendidikan nasional. Anggaran UN yang selama ini bisa menghabiskan uang negara lebih Rp. 560 miliar setiap tahun itu bisa diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dan fasiltas sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan guru (terutama guru honorer), pengembangan profesional guru, dan juga program pendampingan khusus bagi sekolah yang termasuk kategori sekolah di bawah standar nasional.
Jika pemerintah benar-benar melakukan usaha pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui program pengadaan dan perbaikan fasilitas sekolah sampai pelosok negeri, kemudian pada saat yang sama terus melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik, maka pada waktunya Ujian Nasional bisa kembali dilaksanakan, tentu dengan aturan-aturan baru yang bisa disesuaikan kemudian.
Tantangan Moratorium
Selain menjanjikan hal-hal yang baik untuk pendidikan nasional kita, rencana moratorium UN ini juga berpotensi mendatangkan masalah baru. Tantangan terbesarnya, menurut saya, adalah dalam hal sistem evaluasi pengganti dari ketiadaan UN. Dari paparan bapak menteri diketahui bahwa pemerintah akan menyerahkan evaluasi akhir siswa di sekolah menengah kepada pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota untuk ujian akhir SD. Pertanyaannya, seperti apa sistem ujian akhir di tingkat provinsi. Apakah akan mirip seperti UN yang high stakes itu atau bagaimana. Ini yang belum dijelaskan pemerintah. Jika yang berubah hanyalah pelaksanannya saja, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kota, sementara bentuk soal, kegunaan ujian masih sama dengan UN, tentu moratorium ini sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah UN selama ini. Ini belum lagi menyebut tantangan dari sisi kesiapan daerah dalam melaksanakan ujian di tingkat daerah masing-masing.
Menurut saya, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa apapun bentuk ujian atau sistem evaluasi yang dilaksanakan pemerintah daerah nantinya ketika moratorium, ujian yang dilaksanakan haruslah tetap fokus pada penggunaan hasil ujian sebagai pemetaan kualitas (quality mapping) saja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat aturan yang tegas bahwa nilai ujian itu tidak boleh dijadikan dasar penerimaan siswa pada jenjang berikutnya. Inilah model ujian yang dilaksanakan di beberapa negara maju, seperti Australia, dimana hasil ujian siswa tidak digunakan sebagai basis penerimaan siswa di jenjang beikutnya, tetapi lebih sebagai quality mapping.
Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan rayon untuk penerimaan siswa baru. Bahwa siswa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang paling dekat dengan domisilinya. Ini penting agar semua siswa dipastikan bisa memperoleh sekolah untuk kelanjutan pendidikannya sebagaimana semangat wajib belajar 12 tahun yang sedang kita lakukan. Pemerataan fasilitas dan kualitas antar sekolah tentu dengan sendirinya akan mengurangi keinginan siswa tertentu untuk menyebrang ke sekolah di luar rayonnya.
Terakhir, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakan baru ini secara efektif kepada seluruh stakeholders pendidikan. Jangan pernah ada kebingungan atau keterkejutan pada pihak tertentu yang bisa memperlambat pelaksanaan moratorium. Jangan sampai niat baik moratorium justru menjadi kegalauan baru bagi insan pendidikan di tanah air, karena ketidakjelasan segala sistem pelaksanaanya. Tetapi, jika semua hal sudah direncanakan dengan matang. Saya ucapkan ‘Selamat Datang Moratorium Ujian Nasional!’ Semoga menjadi awal yang baik untuk perbaikan pendidikan nasional kita di masa yang akan datang.

* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau, Doktor Ilmu Pendidikan di Monash University Australia)

Membangun Sekolah Tanpa Kekerasan



Belakangan dunia pendidikan kita kembali dihebohkan oleh beberapa kasus kekerasan yang melibatkan siswa, guru, dan orangtua. Kekerasan itu tidak lagi hanya dalam bentuk cerita lama berupa tawuran atau bentrok fisik antar siswa, tetapi yang menyedihkan adalah bahwa bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan kita telah muncul dalam bentuk wajah yang baru, yaitu kekerasan antara siswa dan guru, bahkan antara orangtua siswa dan guru. Kasus pemukulan seorang oknum orangtua terhadap seorang guru di Sulawesi Selatan yang membuat heboh netizen belum lama ini, misalnya, adalah diantara contoh bahwa tindak kekerasan di sekolah kita telah berkembang menjadi berbagai bentuk wajah.   

Sekali lagi, apa yang terjadi pada seorang guru bernama Adnan Achmad, guru SMKN 2 Makasar, itu bukanlah kali yang pertama. Sebelumnya publik juga dihebohkan oleh guru yang dipenjara karena mendisiplinkan siswa mereka. Kita belum lagi bicara tentang kekerasan yang menempatkan siswa sebagai korban. Kasus kekerasan itu memang telah banyak dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti dilansir keterangan tertulis Kemdikbud (2016), mencatat bahwa sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 sedikitnya ada 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagian tindak kekerasan ini adalah berupa kekerasan guru terhadap siswa atau antara siswa itu sendiri. Sebagian lainnya berbentuk kekerasan atau teror orangtua kepada guru. Angka ini jauh meningkat dari beberapa tahun sebelumnya dimana pada 2011, tercatat ‘hanya’ 276 tindak kekerasan terjadi di sekolah.
Meningkatnya angka kekerasan di sekolah ini tentu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya penting dan mendesak dipikirkan cara yang sistematis bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena kekerasan di dalam pendidikan kita ini. Edaran Anis Baswedan, mantan Menteri Kemendikbud yang melarang sekolah untuk melakukan praktek perpeloncoan dalam Masa Orientasi Siswa Baru di sekolah itu adalah relevan dalam konteks ini. Bahwa negara dan masyarakat harus berusaha menciptakan ruang belajar dan suasana sekolah yang ramah anak, yang aman, dan jauh dari kekerasan fisik dan non fisik.

Dalam rangka menciptakan sekolah tanpa kekerasan itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, dalam rangka melindungi guru dari berbagai potensi kekerasan jenis apapun, penting memastikan dan memberi tahu semua pihak bahwa guru adalah profesi terhormat yang dilindungi hukum dan atau undang-undang dalam menjalankan profesi kependidikan mereka. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk perlindungan ekonomi, sosial dan hak untuk pengembangan diri, tetapi juga yang tak kalah pentingnya adalah perlindungan dari rasa takut akibat teror fisik dan non fisik yang mereka terima dari siapapun, termasuk dari masyarakat dan orangtua.

Dalam konteks ini, selain perlindungan profesi dari UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, sesungguhnya para pendidik di tanah air juga telah dilindungi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap aktivitas kependidikan mereka, termasuk saat memberikan hukuman kepada para siswa dalam rangka menegakkan disiplin. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 dan Pasal 39 PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jika pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut di luar kewenangan guru, maka guru dapat melaporkannya  kepada pemimpin satuan pendidikan. Dengan demikian, seorang guru tidak bisa disalahkan apalagi dipidanakan karena alasan HAM karena melakukan tindakan tegas kepada siswa yang melanggar aturan sekolah.

Masalahnya adalah bahwa belum banyak guru yang mengetahui perlindungan hukum ini. Pada saat yang sama, ada banyak orangtua yang tidak paham dengan perlindungan hukum ini. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi profesi keguruan, semisal PGRI terus melakukan sosialisasi tentang perlindungan atau aturan yang sudah ada. Pada saat yang sama PGRI wajib terus melakukan advokasi atau bantuan hukum kepada guru yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Kedua, untuk mengurangi atau meniadakan tindak kekerasan di level siswa, perlu memasukkan materi bagaimana menghadapi sifat dan sikap kekerasan di kalangan siswa. Materi tentang etika, penghormatan sesama, dan menjauhi perilaku bullying (baik fisik maupun non fisik) ke dalam kurikulum kita. Substansi materi ini sebenarnya sudah embeded dalam banyak materi pelajaran kita. Namun, sepertinya penting dan mendesak untuk membahas dan mengajarakan materi anti kekerasan ini secara lebih massif dan efektif kepada siswa di sekolah. Bahwa kekerasan adalah tindakan tidak terpuji. Kekerasan tak pernah membawa kebaikan apapun, kecuali melahirkan kekerasan bentuk baru di waktu yang lain dengan cara yang sama ataupun berbeda.

Ketiga, sekolah perlu melibatkan orangtua bagaimana mengurangi tindak kekerasan di sekolah. Karena sangat bisa jadi bahwa perilaku jahat seorang oknum siswa di sekolah justru dia bawa dari perilaku ayah bundanya di rumah yang suka mendidik anak mereka dengan kekerasan. Misalnya anak-anak itu terbiasa mendengar kata kasar, umpatan, celaan, atau bahkan serangan fisik dari orangtua mereka di rumah. Akibatnya, sadar atau tidak, pengalaman buruk di rumah ini biasanya akan menular pada kebiasaan anak di sekolah. Karenanya sekolah perlu berdialog dan mendengarkan bagaimana orangtua mendidik anak-anak mereka di rumah.

Keempat, tak kalah pentingnya adalah bagaimana guru dan tenaga kependidikan di sekolah bisa menjadi contoh utama dalam menciptakan susasana sekolah yang jauh dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Seorang guru misalnya sebisa mungkin harus menghindari hukuman fisik berupa pemukulan kepada siswa. Dalam beberapa kasus, hukuman fisik inilah yang menjadi awal dari tidak terimanya orangtua terhadap pelakuan guru. Guru ditantang untuk mencari cara-cara yang lebih beradab dan lebih edukatif dalam menghadapi tingkah laku siswa yang tidak sesuai harapan di sekolah.

Para guru juga wajib menghindari penggunaan kalimat keras yang berpotensi melukai perasaan dan jiwa anak didik selama proses belajar. Guru harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif yang lebih sehat. Ketimbang mengatakan ‘kamu kok tak paham juga’, guru bisa mengatakan ‘kamu hanya butuh usaha lebih keras lagi untuk paham’. Daripada mengatakan anak muridnya ‘nakal’, guru yang baik seharusnya memandang murid jenis ini sebagai murid yang butuh perhatian kesabaran ekstra dalam menghadapinya.


Kekerasan di sekolah sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan banyak hal, termasuk budaya dan lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tanpa kekerasan juga perlu melibatkan berbagai unsur itu, negara, pihak sekolah, dan masyarakat. Kesamaan visi dari semua unsur ini sangat penting. Bahwa sekolah yang baik dan kondusif itu adalah sekolah yang aman bagi semua penghuninya. Wallahu’alam.

Penulis adalah Doktor Ilmu Pendidikan Monash University Australia, Dosen FKIP Universitas Riau 
(Tulisan ini pertama kali ditulis untuk Riau Pos)