Pendidikan Kita dan 'Bangsa Yang Terbelah'

Pendidikan Kita dan 'Bangsa Yang Terbelah'

Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh indonesianpride.com, 23 Februari 2017)
Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dalam beberapa tahun terakhir, maka akan kita saksikan bahwa ada pembelahan yang kasat mata antara anak bangsa, terutama setelah pemilihan presiden 2014. Bangsa ini seperti terbelah pada dua kutub ekstrim yang saling menegasikan. Sisa-sisa sampah politik berupa kubu-kubuan dari pilpres itu tak kunjung bersih, bahkan cenderung kembali meningkat eskalasinya akhir-akhir ini. Fenomena ini bisa dengan mudah dilihat di halaman media sosial, dimana banyak orang masih saja saling menebar kebencian, olok-olokan, bahkan saling sebar fitnah. Akibatnya, tidak sedikit mereka yang sebelumnya berteman baik, kemudian tidak lagi saling sapa, bahkan kemudian bermusuhan. Dalam beberapa kasus, rusaknya silaturrahim itu tidak hanya terjadi antar teman baik, tetapi juga bahkan antar saudara dalam satu keluarga yang sama. Bagi sebagian orang, politik seperti telah menjadi ‘agama baru’ yang harus dibela mati-matian.
Fenomena ini tentu mengkhawatirkan. Tidak hanya karena kebencian dan permusuhan tidak akan pernah membawa kebaikan bagi siapapun, tetapi yang lebih merisaukan adalah bahwa pembelahan yang ekstrim akibat politik itu juga bisa mengancam tenun kebangsaan kita di masa depan. Permusuhan itu mengancam kebinnekaan kita sebagai bangsa Indonesia yang justru besar karena perbedaan yang terkelola dengan baik. Sebagai bangsa, kita tentu tidak ingin bahwa persatuan dan kebersamaan yang selama ini sudah kita nikmati harus hancur gara-gara pembelahan dan kubu-kubuan tak sehat di ranah politik itu. Pada contoh yang ekstrim, kita tidak ingin seperti Suriah yang berkeping. Kita juga tak mau mengulang sejarah pecahnya Yogoslavia menjadi negara-negara kecil.
Kesalahan Sistem Pendidikan?
Fenemone pembelahan di atas bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, seperti faktor kepemimpinan yang gagal mengelola perbedaan dan memberi contoh yang baik, faktor ekonomi dimana ada pihak tertentu yang menjadikan politik kebencian sebagai komoditas yang laku untuk dijual, dan faktor sistem politik kita yang belum berhasil menciptakan kader politik yang berjiwa kenegarawanan. Namun, sebagai seorang pendidik pada tulisan ini saya ingin melihat fenomena itu dari aspek pendidikan.
Hemat saya, sepertinya fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari gagalnya pendidikan kita dalam mendidik dan membentuk mentalitas anak bangsa untuk memiliki sikap atau karakter yang bisa hidup damai dalam perbedaan. Pendidikan kita belum berhasil mengajarkan perilaku toleran dan hormat pada perbedaan itu. Sehingga perbedaan apapun, terutama perbedaan pilihan politik, sering menjadi sumber masalah. Pada saat yang sama, kita seperti belum melihat hasil pendidikan kita terkait tentang bagaimana anak bangsa bisa menempatkan jiwa kesatria saat berkompetisi: legowo menerima kekalahan dan tidak jumawa saat memperoleh kemenangan.
Akarnya adalah karena sejak lama sistem pendidikan kita mengajarkan anak didik kita untuk terus bersaing atau berkompetisi, tetapi abai mengajarkan mereka tentang sikap kesatria itu. Nuansa kompetisi itu telah terasa sejak saat pertama kita masuk sekolah, dimana dulu kita sudah harus mengikuti beberapa jenis tes, berkompetisi, mengalahkan yang lain untuk memperoleh bangku di sebuah sekolah. Suasana yang sama bertahan sampai saat kita belajar di ruang kelas, dan ketika kita akan lulus dari sekolah.
Sekali lagi, iklim kompetisi inilah yang lebih dominan kita rasakan saat kita bersekolah. Hampir setiap hari kita didorong untuk jadi juara kelas, misalnya, mengalahkan teman yang lain. Akibatnya tak heran jika, misalnya, salah satu yang sering ditunggu oleh siswa dan orangtua di akhir smester adalah tengang ‘siapa juara berapa, atau siapa rangking berapa? Kita juga terus dimotivasi untuk selalu menjadi nomor satu pada banyak keadaan: ketika kita berolahraga, saat kita belajar menyanyi, saat kita pramuka, bahkan saat kita membaca Al-Quran.
Tradisi kompetisi dalam dunia pendidikan kita tentu tak sepenuhnya salah. Karena bagaimanapun bahwa hidup memang kadang butuh berkompetisi. Kita perlu menjadi yang terbaik dan berprestasi dalam perjalanan kehidupan kita. Ada masanya kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan kadang memang keras. Ada yang kalah dan ada yang menang. Ada yang tersisih dan ada yang menyisihkan. Ada yang memperoleh sesuatu, dan ada yang kehilangan.
Namun, hidup tidaklah melulu tentang kompetisi. Dalam banyak kejadian kehidupan justru butuh lebih banyak kebersamaan, saling membantu, saling hormat, dan saling menjaga. Siapapun kita, sehebat apapun kita, dalam hidup kita pasti membutuhkan orang lain. Karenanya, kehidupan yang hanya sekali ini terlalu rendah jika hanya dilihat dari perspektf menang kalah. Untuk itu, proses pendidikan seharusnya tidak lagi hanya mendorong siswa untuk berkompetisi, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan, atau tentang bagaimana agar bisa hidup bersama dalam perbedaan, termasuk perbedaan agama, ras, dan pandangan politik.
Membangun Nilai Baru
Menyikapi pembelahan yang mengkhawatirkan itu, mendesak dan perlu bagi dunia pendidikan kita untuk merespon dan melakukan penyesuaian dalam proses pendidikan kita. Salah satunya adalah dengan cara mereformasi kurikulum atau merubah cara pandang pendidikan kita di masa datang. Paradigma punia pendidikan di berbagai belahan dunia sebenarnya telah lama bergeser dari paradigma kompetisi ke paradigma kerjasama. Ini terjadi mengikuti visi pendidikan dunia yang pernah dikeluarkan oleh UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada awal tahun 2000. Bahwa pendidikan seharusnya bisa mengembangkan empat pilar pendidikan abad 21: 1) Learning to know (belajar untuk tahu/memperoleh pengetahuan); 2) Learning to be (belajar menjadi diri sendiri/membangun identitas, 3) Learning to do (belajar untuk bisa melakukan sesuatu/memilik skill untuk bertahan hidup); 3) Learning to live together (belajar untuk hidup bersama).
Mengikuti paradigma pendidikan UNESCO poin ketiga (learning to live together), pada satu dekade terakhir dunia pendidikan telah mulai mengurangi iklim kompetisi dalam proses belajar. Banyak sekolah kemudian lebih banyak mempraktekkan pendekatan cooperative learning, misalnya, termasuk dalam kurikulum nasional kita. Pendekatan ini diharapkan bisa membantu siswa untuk belajar agar bisa hidup bersama, karena pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antar siswa selama proses belajar. Kerjasama itu, misalnya, ditandai dengan banyaknya kegiatan yang memungkinkan siswa untuk berbagi ide dengan teman dalam kelompok kecil, dengan teman satu kelas, atau bahkan dengan teman dari kelas yang berbeda. Intinya, pembelajaran kooperatif mendidik siswa untuk bekerja dalam tim, berinteraksi, bekerjasama dengan baik dan menerima keragaman di lingkungan belajarnya untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam pelaksanaanya, tentu penting memastikan bagaimana sistem belajar kooperatif ini bisa dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten dengan sistem penilaian dan evaluasi pendidikan. Suasana kompetisi yang ekstra ketat itu sudah harus dikurangi. Secara khusus, penting bagi para guru untuk memberi perhatian spesial pada pengembangan beberapa karakter penting dalam konteks membangun nilai dan kemampuan hidup bersama dengan orang lain itu. Pertama, sekolah harus terus kreatif mencari cara bagaimana menanamkan nilai respect (sikap hormat) pada orang lain atau pada perbedaan di sekitar kita. Respect adalah jantung atau intisari dari sikap toleran. Jika nilai ini tumbuh pada anak didik, maka saya yakin mereka akan menjadi pribadi yang siap menerima perbedaan secara dewasa. Kedua, peserta didik harus terus dituntun untuk mau berbagi (sharing) dengan orang lain. Berbagi dalam maknanya yang luas merupakan karakter indah yang akan mengurangi jiwa egosime pada diri seseorang. Ketiga, berfikir kritis. Adalah penting generasi masa depan Indonesia memiliki kemampuan ini, agar mereka bisa memilah serbuan informasi yang membanjir.
Tentu tidak hanya tiga karakter itu yang perlu dikembangkan, namun menurut saya tiga ini yang paling penting diseriusi oleh para pendidik dalam rangka mengurangi atau mencegah kembali terpecahnya anak bangsa gara-gara pilihan politik yang sebenarnya semu saja. Semoga ‘demam’ anak bangsa gara-gara virus jahat politik bisa tersembuhkan. Semoga pendidikan berperan signifikan dalam menyembuhkannya. Wallahua’lam.
* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau.

Menimbang Moratorium Ujian Nasional

Oleh: Afrianto Daud
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan di indonesiapride.com)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendi, baru saja mengumumkan ke publik tentang rencana pemerintah untuk melakukan moratorium (penghentian sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan) Ujian Nasional untuk siswa sekolah menengah mulai tahun 2017 (Republika, 24/11/2016). Walaupun masih bersifat usulan, karena harus menunggu ijin dan persetujuan presiden, ide moratorium ini saya pikir adalah terobosan yang bagus dan menarik. Sejak dilaksanakan tahun 2004, UN memang selalu menuai kontroversi setiap tahun. Kontroversi dan atau perdebatan di sekitar UN biasanya menyoroti aspek keadilan karena besarnya gap kualitas antar daerah, penyempitan kurikulum karena UN hanya menguji beberapa mata pelajaran, ketidaktepatan penggunaan karena UN (dulu) juga dijadikan syarat kelulusan siswa, dan juga pada aspek fenomena ketidakjujuran ketika UN berlangsung.
Sesungguhnya pemerintahan Jokowi telah mencoba mendengarkan suara masyarakat yang keberatan dengan keberadaan UN itu. Karenanya, ketika Anies Baswedan masih menjadi menteri Pendidikan Nasional, misalnya, pemerintah telah meniadakan salah satu aturan UN terkait menjadikan UN sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari sekolah. Sejak tahun 2016, UN resmi digunakan lebih sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan nasional. Sementara kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan ke sekolah.
Diharapkan peniadaan aturan ini bisa mengurangi suasana menakutkan yang selama ini menghantui banyak siswa di Indonesia. Kenyataannya, apa yang diharapkan belumlah sepenuhnya menjadi kenyataan. Karena masih sangat jelas terlihat di lapangan bahwa pelaksanaan UN di masa Anies Baswedan itu masih saja menakutkan banyak pihak: siswa, sekolah, guru, dan orangtua. Suasana sebelum dan ketika UN di sekolah belum banyak berubah – tetap menegangkan.
Ini terjadi karena masyarakat dan sekolah masih terbawa dengan suasana lama yang seakan menjadikan UN sebagai ‘hantu pendidikan’. Karenanya, suasana ‘mencekam’ masih terlihat sebelum UN dilaksanakan di banyak sekolah. Selain kegiatan sekolah sore persiapan UN, acara sejenis istighosah atau do’a akbar sebelum UN masih banya terlihat di sekolah. Istighosah dan do’a tentu baik-baik saja. Tetapi, jika itu diadakan sebagai cara melawan ketakutan akibat hawa UN yang mencekam, inilah yang kemudian menjadi isu serius.
Sebagai orangtua dengan anak yang juga sedang bersekolah di sekolah menengah, saya amati bahwa banyak orangtua tetap khawatir dengan nilai UN anak mereka, walaupun tidak lagi dijadikan syarat kelulusan. Kekhawatiran orangtua tersebut barangkali disebabkan fakta bahwa nilai asli UN ternyata justru tak kalah pentingnya dari sebagai syarat kelulusan itu. Karena di hampir semua tempat, sekolah nyaris hanya melihat hasil UN itu sebagai dasar penerimaan siswa di jenjang berikutnya. Siswa yang nilai UNnya rendah tak punya banyak pilihan untuk sekolah di tempat yang bagus, walaupun sekolah itu sangat dekat dari rumahnya. Akibatnya, sekali lagi UN tetap saja dianggap sebagai ujian yang mengkhawatirkan, membuat siswa dan orangtua stress, cemas dengan kemana anak mereka bisa menlanjutkan sekolah.
Sisi Baik Moratorium

Sekali lagi, rencana moratorium ini adalah langkah positif dari pemerintah. Menteri Muhadjir sepertinya mencoba mendengar, menjalankan dan memenuhi keputusan Mahkamah Agung pada 2009 yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007. Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia sebagai prasyarat menjalankan UN. Ini semua diperlukan bagi pelaksanaan UN. Kalau tidak, UN akan terus menimbulkan keributan seperti yang terjadi selama ini.
Dengan demikian, pemberlakuan moratorium ini diharapkan bisa menjadi solusi terbaik dari berbagai kekisruhan akibat UN selama ini. Moratorium ini, misalnya, bisa mengurangi efek psikologis yang selama ini membebani banyak pihak selama pelaksanaan UN. Orangtua, siswa, dan juga guru tentu akan lebih lega, karena tak harus dihantui dengan beban mengejar target lulus atau nilai tinggi pada UN sebagaimana yang terjadi selama ini.
Moratorium ini diharapkan juga bisa mengembalikan suasana belajar menjadi lebih manusiawi di dalam kelas dimana guru bisa mengajar sesuai dengan metode pengajaran yang diamanahkan di dalam kurikulum, tidak lagi kelas yang mati karena lebih banyak dipenuhi oleh kegiatan drilling cara menjawab soal UN, sebagaimana yang selama ini terjadi. Guru juga diharapkan bisa mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, melakukan penilaian secara komprehensif, dan memberikan penghargaan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.
Lebih jauh, moratorium ini tentu juga bagus bagi pemerintah sendiri dalam hal alokasi dana pendidikan nasional. Anggaran UN yang selama ini bisa menghabiskan uang negara lebih Rp. 560 miliar setiap tahun itu bisa diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dan fasiltas sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah juga bisa mengalokasikan anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan guru (terutama guru honorer), pengembangan profesional guru, dan juga program pendampingan khusus bagi sekolah yang termasuk kategori sekolah di bawah standar nasional.
Jika pemerintah benar-benar melakukan usaha pemerataan kualitas pendidikan nasional melalui program pengadaan dan perbaikan fasilitas sekolah sampai pelosok negeri, kemudian pada saat yang sama terus melakukan perbaikan dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik, maka pada waktunya Ujian Nasional bisa kembali dilaksanakan, tentu dengan aturan-aturan baru yang bisa disesuaikan kemudian.
Tantangan Moratorium
Selain menjanjikan hal-hal yang baik untuk pendidikan nasional kita, rencana moratorium UN ini juga berpotensi mendatangkan masalah baru. Tantangan terbesarnya, menurut saya, adalah dalam hal sistem evaluasi pengganti dari ketiadaan UN. Dari paparan bapak menteri diketahui bahwa pemerintah akan menyerahkan evaluasi akhir siswa di sekolah menengah kepada pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kota untuk ujian akhir SD. Pertanyaannya, seperti apa sistem ujian akhir di tingkat provinsi. Apakah akan mirip seperti UN yang high stakes itu atau bagaimana. Ini yang belum dijelaskan pemerintah. Jika yang berubah hanyalah pelaksanannya saja, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan kota, sementara bentuk soal, kegunaan ujian masih sama dengan UN, tentu moratorium ini sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah UN selama ini. Ini belum lagi menyebut tantangan dari sisi kesiapan daerah dalam melaksanakan ujian di tingkat daerah masing-masing.
Menurut saya, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa apapun bentuk ujian atau sistem evaluasi yang dilaksanakan pemerintah daerah nantinya ketika moratorium, ujian yang dilaksanakan haruslah tetap fokus pada penggunaan hasil ujian sebagai pemetaan kualitas (quality mapping) saja. Dalam konteks ini, pemerintah perlu membuat aturan yang tegas bahwa nilai ujian itu tidak boleh dijadikan dasar penerimaan siswa pada jenjang berikutnya. Inilah model ujian yang dilaksanakan di beberapa negara maju, seperti Australia, dimana hasil ujian siswa tidak digunakan sebagai basis penerimaan siswa di jenjang beikutnya, tetapi lebih sebagai quality mapping.
Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan rayon untuk penerimaan siswa baru. Bahwa siswa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang paling dekat dengan domisilinya. Ini penting agar semua siswa dipastikan bisa memperoleh sekolah untuk kelanjutan pendidikannya sebagaimana semangat wajib belajar 12 tahun yang sedang kita lakukan. Pemerataan fasilitas dan kualitas antar sekolah tentu dengan sendirinya akan mengurangi keinginan siswa tertentu untuk menyebrang ke sekolah di luar rayonnya.
Terakhir, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan kebijakan baru ini secara efektif kepada seluruh stakeholders pendidikan. Jangan pernah ada kebingungan atau keterkejutan pada pihak tertentu yang bisa memperlambat pelaksanaan moratorium. Jangan sampai niat baik moratorium justru menjadi kegalauan baru bagi insan pendidikan di tanah air, karena ketidakjelasan segala sistem pelaksanaanya. Tetapi, jika semua hal sudah direncanakan dengan matang. Saya ucapkan ‘Selamat Datang Moratorium Ujian Nasional!’ Semoga menjadi awal yang baik untuk perbaikan pendidikan nasional kita di masa yang akan datang.

* Penulis adalah dosen FKIP Universitas Riau, Doktor Ilmu Pendidikan di Monash University Australia)

Membangun Sekolah Tanpa Kekerasan



Belakangan dunia pendidikan kita kembali dihebohkan oleh beberapa kasus kekerasan yang melibatkan siswa, guru, dan orangtua. Kekerasan itu tidak lagi hanya dalam bentuk cerita lama berupa tawuran atau bentrok fisik antar siswa, tetapi yang menyedihkan adalah bahwa bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan kita telah muncul dalam bentuk wajah yang baru, yaitu kekerasan antara siswa dan guru, bahkan antara orangtua siswa dan guru. Kasus pemukulan seorang oknum orangtua terhadap seorang guru di Sulawesi Selatan yang membuat heboh netizen belum lama ini, misalnya, adalah diantara contoh bahwa tindak kekerasan di sekolah kita telah berkembang menjadi berbagai bentuk wajah.   

Sekali lagi, apa yang terjadi pada seorang guru bernama Adnan Achmad, guru SMKN 2 Makasar, itu bukanlah kali yang pertama. Sebelumnya publik juga dihebohkan oleh guru yang dipenjara karena mendisiplinkan siswa mereka. Kita belum lagi bicara tentang kekerasan yang menempatkan siswa sebagai korban. Kasus kekerasan itu memang telah banyak dan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti dilansir keterangan tertulis Kemdikbud (2016), mencatat bahwa sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 sedikitnya ada 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagian tindak kekerasan ini adalah berupa kekerasan guru terhadap siswa atau antara siswa itu sendiri. Sebagian lainnya berbentuk kekerasan atau teror orangtua kepada guru. Angka ini jauh meningkat dari beberapa tahun sebelumnya dimana pada 2011, tercatat ‘hanya’ 276 tindak kekerasan terjadi di sekolah.
Meningkatnya angka kekerasan di sekolah ini tentu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya penting dan mendesak dipikirkan cara yang sistematis bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan fenomena kekerasan di dalam pendidikan kita ini. Edaran Anis Baswedan, mantan Menteri Kemendikbud yang melarang sekolah untuk melakukan praktek perpeloncoan dalam Masa Orientasi Siswa Baru di sekolah itu adalah relevan dalam konteks ini. Bahwa negara dan masyarakat harus berusaha menciptakan ruang belajar dan suasana sekolah yang ramah anak, yang aman, dan jauh dari kekerasan fisik dan non fisik.

Dalam rangka menciptakan sekolah tanpa kekerasan itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Pertama, dalam rangka melindungi guru dari berbagai potensi kekerasan jenis apapun, penting memastikan dan memberi tahu semua pihak bahwa guru adalah profesi terhormat yang dilindungi hukum dan atau undang-undang dalam menjalankan profesi kependidikan mereka. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk perlindungan ekonomi, sosial dan hak untuk pengembangan diri, tetapi juga yang tak kalah pentingnya adalah perlindungan dari rasa takut akibat teror fisik dan non fisik yang mereka terima dari siapapun, termasuk dari masyarakat dan orangtua.

Dalam konteks ini, selain perlindungan profesi dari UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, sesungguhnya para pendidik di tanah air juga telah dilindungi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan setiap aktivitas kependidikan mereka, termasuk saat memberikan hukuman kepada para siswa dalam rangka menegakkan disiplin. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 dan Pasal 39 PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Jika pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut di luar kewenangan guru, maka guru dapat melaporkannya  kepada pemimpin satuan pendidikan. Dengan demikian, seorang guru tidak bisa disalahkan apalagi dipidanakan karena alasan HAM karena melakukan tindakan tegas kepada siswa yang melanggar aturan sekolah.

Masalahnya adalah bahwa belum banyak guru yang mengetahui perlindungan hukum ini. Pada saat yang sama, ada banyak orangtua yang tidak paham dengan perlindungan hukum ini. Oleh sebab itu, penting bagi organisasi profesi keguruan, semisal PGRI terus melakukan sosialisasi tentang perlindungan atau aturan yang sudah ada. Pada saat yang sama PGRI wajib terus melakukan advokasi atau bantuan hukum kepada guru yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Kedua, untuk mengurangi atau meniadakan tindak kekerasan di level siswa, perlu memasukkan materi bagaimana menghadapi sifat dan sikap kekerasan di kalangan siswa. Materi tentang etika, penghormatan sesama, dan menjauhi perilaku bullying (baik fisik maupun non fisik) ke dalam kurikulum kita. Substansi materi ini sebenarnya sudah embeded dalam banyak materi pelajaran kita. Namun, sepertinya penting dan mendesak untuk membahas dan mengajarakan materi anti kekerasan ini secara lebih massif dan efektif kepada siswa di sekolah. Bahwa kekerasan adalah tindakan tidak terpuji. Kekerasan tak pernah membawa kebaikan apapun, kecuali melahirkan kekerasan bentuk baru di waktu yang lain dengan cara yang sama ataupun berbeda.

Ketiga, sekolah perlu melibatkan orangtua bagaimana mengurangi tindak kekerasan di sekolah. Karena sangat bisa jadi bahwa perilaku jahat seorang oknum siswa di sekolah justru dia bawa dari perilaku ayah bundanya di rumah yang suka mendidik anak mereka dengan kekerasan. Misalnya anak-anak itu terbiasa mendengar kata kasar, umpatan, celaan, atau bahkan serangan fisik dari orangtua mereka di rumah. Akibatnya, sadar atau tidak, pengalaman buruk di rumah ini biasanya akan menular pada kebiasaan anak di sekolah. Karenanya sekolah perlu berdialog dan mendengarkan bagaimana orangtua mendidik anak-anak mereka di rumah.

Keempat, tak kalah pentingnya adalah bagaimana guru dan tenaga kependidikan di sekolah bisa menjadi contoh utama dalam menciptakan susasana sekolah yang jauh dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik. Seorang guru misalnya sebisa mungkin harus menghindari hukuman fisik berupa pemukulan kepada siswa. Dalam beberapa kasus, hukuman fisik inilah yang menjadi awal dari tidak terimanya orangtua terhadap pelakuan guru. Guru ditantang untuk mencari cara-cara yang lebih beradab dan lebih edukatif dalam menghadapi tingkah laku siswa yang tidak sesuai harapan di sekolah.

Para guru juga wajib menghindari penggunaan kalimat keras yang berpotensi melukai perasaan dan jiwa anak didik selama proses belajar. Guru harus mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif yang lebih sehat. Ketimbang mengatakan ‘kamu kok tak paham juga’, guru bisa mengatakan ‘kamu hanya butuh usaha lebih keras lagi untuk paham’. Daripada mengatakan anak muridnya ‘nakal’, guru yang baik seharusnya memandang murid jenis ini sebagai murid yang butuh perhatian kesabaran ekstra dalam menghadapinya.


Kekerasan di sekolah sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan banyak hal, termasuk budaya dan lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tanpa kekerasan juga perlu melibatkan berbagai unsur itu, negara, pihak sekolah, dan masyarakat. Kesamaan visi dari semua unsur ini sangat penting. Bahwa sekolah yang baik dan kondusif itu adalah sekolah yang aman bagi semua penghuninya. Wallahu’alam.

Penulis adalah Doktor Ilmu Pendidikan Monash University Australia, Dosen FKIP Universitas Riau 
(Tulisan ini pertama kali ditulis untuk Riau Pos)

Menimbang Full Day School



Tak lama setelah pelantikannya sebagai mentri baru di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet hasil reshuffle jilid 2, Prof. Muhajir Effendi segera bekerja menjalankan amanahnya memimpin operasional pendidikan nasional. Selain mengingatkan pentingnya spirit ibadah dalam bekerja di jajaran kementriannya, dan pernyataannya tentang pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum, beliau juga mulai mengkomunikasikan beberapa rencana programnya ke publik. Salah satu yang mendapat respon luas dari masyarakat (terutama netizen) beberapa hari belakangan adalah ide yang beliau sampaikan tentang perlunya Indonesia menerapkan sistem full day school (sekolah sehari penuh). Kemendikbud belum menyatakan secara spesifk berapa jam persisnya siswa akan berada di sekolah. Namun, diperkirakan akan berkisar antara 8-9 jam. Menyikapi pro-kontra itu, kemaren Prof. Muhajir menyatakan bahwa ide FDS ini akan dibatalkan, jika mendapat banyak penolakan.

Terlepas dari pernyataan terbaru pak menteri tentang rencana pembatalan ide ini, tulisan ini akan mengeksplorasi beberapa catatan kritis terkait full day school (FDS). Tulisan ini diharapkan menjadi tambahan perspektif dalam menilai dan mengambil keputusan tentang perlu atau tidaknya FDS di Indonesia untuk saat ini. Sebenarnya ide tentang FDS di tanah air bukanlah hal yang baru. Beberapa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) bahkan sudah lama menerapkannya. Saya sendiri pernah bekerja di sebuah yayasan pendidikan yang memiliki FDS. Saat ini, salah seorang anak saya bahkan juga sedang bersekolah di sebuah sekolah madrasah/sawasta yang menerapkan sistem sekolah penuh hari ini. Sejauh ini saya perhatikan tidak ada resistensi dari pihak orangtua.

Walau bukan hal yang baru, rencana bapak mentri ini penting untuk dikaji dan memang layak dikritisi secara terbuka. Apakah keberhasilan beberapa SDIT dalam FDS bisa jadi referensi untuk kebijakan secara nasional? Jika wacana ini pada akhirnya menjadi kebijakan yang mengikat ratusan ribu sekolah sekolah dasar dan menengah di tanah air, maka dia tentu akan berpengaruh pada banyak pihak. Tidak hanya siswa di sekolah, tetapi juga guru, orangtua, termasuk masyarakat secara umum dengan segala keunikan masalahnya. Pengaruh itu bisa positif ataupun negatif.

Ide Baik, Butuh Kajian Dalam

Membaca alasan-alasan yang dikemukakan oleh pak menteri, saya bisa memahami political will pak menteri. FDS tentu ide yang baik, agar anak-anak bisa fokus belajar dan menghabiskan waktu di sekolah, sampai orangtua mereka bisa menjemput mereka di sore hari setelah orangtua pulang kerja. Ini tentu praktis bagi orangtua. Terutama orangtua yang bekerja kantoran di daerah urban dengan jam kerja hampir sama dengan jam belajar anak di sekolah, jika sekolah full day. Disamping itu, sekolah bisa mengefektifkan proses pelajaran tambahan di sekolah saja, seperti kegiatan bimbingan atau kursus yang biasanya dilakukan siswa di sore hari di berbagai lembaga di luar sekolah.

Namun, ada beberapa catatan penting yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Pertama, jangan lupa bahwa orangtua siswa itu tidak hanya terdiri dari mereka yang kerja kantoran, tetapi juga ada jutaan orangtua di pedesaan yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua jenis kedua ini kadang membutuhkan kehadiran anak mereka sepulang sekolah untuk menemani mereka bekerja di sawah atau di ladang (untuk tidak mengatakan membantu pekerjaan mereka). Saya tentu mengerti bahwa tugas utama anak-anak usia sekolah itu seharusnya adalah belajar. Tetapi, adalah fakta bahwa karena masalah ekonomi, ada jutaan anak yang terpaksa ikut membantu orangtuanya bekerja mencari nafkah. Ini adalah Indonesia dengan segala kompleksitas latar sosial masyarakatnya, yang tidak bisa disamakan dengan negara maju seperti Finlandia yang menjadi inspirasi bapak menteri terkait ide FDS.

Kedua, tantangan terbesar kebijakan FDS ini adalah bagaimana pihak sekolah bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif di sepanjang hari itu. Suasana belajar yang dinamis, menantang, tetapi sekaligus menyenangkan. Lingkungan belajar yang kondusif ini penting agar peserta didik tidak merasa stress atau tertekan dengan berbagai tugas dan kegiatan belajar yang membosankan dalam kurun waktu yang panjang itu. Bukankah diantara masalah pendidikan nasional kita selama ini adalah adanya indikasi bahwa peserta didik kita merasa berat dan terlalu dibebani oleh target-target kurikulum yang cenderung ambisius? Jangan sampai-sampai kuncup-kuncup generasi kita itu layu karena suasana belajar yang tidak menggairahkan jiwa mereka selama FDS.

Dalam konteks kekhawatiran kita terhadap kemampuan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, kita juga perlu mengkaji kesiapan para guru dalam menjalani tugas sebagai pendidik selama FDS ini. Tantangannya tidak hanya bagaimana mereka bisa produktif dan efektif selama proses pembelajaran, tetapi juga bukankah para guru itu adalah juga orangtua pada saat yang sama? Saya khwatir kebijakan FDS akan menambah beban para guru yang sudah dibuat lelah dengan berbagai kewajiban yang telah mereka lakukan selama ini. Jangan sampai para guru kita kemudian berperan ganda sebagai ‘babysitter’ di sore hari di sekolah mereka, dan tak lagi punya waktu menjadi ‘babysitter’ anak kandung mereka sendiri di rumah.

Ketiga, yang juga tak boleh dilupakan adalah bahwa peserta didik juga punya hak untuk bersosialisasi dan mengekplorasi lingkungannya. FDS dikhawatirkan akan semakin meminimalisir kemungkinan anak-anak usia sekolah itu untuk bergaul dengan dunia di sekitar mereka. Mereka akan kehilangan waktu untuk bermain dan mengekplorasi alam sekitar, seperti yang dulu saya nikmati saat menjadi siswa SD di kampung saya. Mereka akan kehilangan keindahan masa kecil saat bisa bermain kelereng dengan teman sebaya, bermain bola di lapangan dekat rumah di sore hari, mencari burung di semak-semak di sekitar kampung, atau mandi di kali ketika pulang sekolah. Lebih jauh, FDS ini berpotensi menjadikan anak-anak kita menjadi asosial, karena waktunya kemudian habis hanya di sekolah dan di rumah saja.

Keempat, pentingnya juga dikaji tentang dampak FDS ini pada kegiatan belajar informal yang dilakukan sebagian siswa di luar sekolah pada sore hari. Pada kegaiatan belajar mengaji di TPA, misalnya, atau pada berbagai jenis kursus yang dipilih siswa sesuai dengan bakat mereka. Secara bisnis dan ekonomi, FDS ini mengancam eksistensi ribuan TPA, lembaga Bimbingan Belajar, kursus ketrampilan, dan sejenisnya di Indonesia. Bisa jadi, kelompok inilah salah satu yang keberatan dengan kebijakan sekolah sehari penuh ini, karena mengganggu jalannya roda usaha mereka.


Memperhatikan beberapa poin di atas, sepertinya ide baik pemerintah ini memang perlu didahului dengan kajian mendalam dan komprehensif sebelum dilempar ke publik atau sebelum dijadikan keputusan. Memulai dengan beberapa sekolah pilihan sebagai pilot project barangkali adalah salah satu solusi bijak. Kebijakan berbasis riset dengan data yang sohih adalah poin penting lainnya, agar anak-anak didik kita tidak terus menjadi ‘kelinci percobaan’ dari sebuah rezim yang terus berubah. Wallahu’alam.

Penulis adalah d
osen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Riau Pos, 24 Agustus 2016)

Pendidikan Pasca Reshuffle



Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pergantian personil menteri di jajaran Kabinet Kerjanya sebagai bagian dari reshuffle kabinet jilid 2 yang dia lakukan sejak terpilih menjadi presiden dua tahun silam. Terdapat ada 13 kementerian yang dikocok ulang. 5 menteri berpindah posisi, seperti halnya Luhut Binsar Pandjaitan yang didaulat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sementara, ada tujuh menteri lain diganti dengan yang baru, termasuk di dalamnya nama Anis Baswedan yang digantikan oleh Prof. Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan ini akan khusus membahas apa yang sudah dilakukan oleh Anis Baswedan sebagai Mendikbud yang lalu dan apa harapan serta tantangan yang akan dihadapi oleh bapak menteri yang baru.

Lazimnya sebuah keputusan politik, reshuffle jilid 2 ini juga direspon beragam oleh masyarakat. Pro kontra senantiasa ada dalam setiap keputusan pemerintah. Cukup banyak masyarakat, misalnya, yang mempertanyakan keputusan presiden mencopot Anis Baswedan. Bisa jadi karena Anis sejauh ini dianggap sebagai salah satu menteri dengan performa cukup baik. Beberapa survey sepanjang tahun 2015 tentang kinerja menteri Kabinet Kerja menunjukkan bahwa Anis dianggap memiliki kinerja baik dengan selisih nilai sedikit berada di bawah menteri Susi. Survey Indo Barometer yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia pada bulan Maret 2015, misalnya, menunjukkan bahwa Anis Baswedan disebut sebagai menteri dengan kinerja paling baik, setelah menteri Kelautan dan Perikananan, Susi Pudjiastuti.

Walaupun masih belum cukup parameter untuk menilai hasil pendidikan di bawah komando Anis Baswedan, setidaknya Anis telah menawarkan sebuah sistem pendidikan yang lebih humanis, ramah anak, dan partisipatif. Kebijakan meniadakan UN sebagai syarat kelulusan siswa, penghapusan MOS yang militeristik atau bahkan perpoloncoan, penekanan pada pentingnya rasa aman di sekolah, dan pentingnya pendidikan keluarga adalah diantara hal-hal baik yang telah dimulai Anis Baswedan. Terlepas dari survey dan opini di masyarakat, pada akhirnya semua orang harus paham bahwa menteri itu adalah jabatan politik. Keberadaan siapapun di sana tak lepas dari kemauan seorang presiden dengan hak perogratifnya.

Menteri Baru: Lanjutkan dan Ditingkatkan

Ada kekhawatiran klasik di kalangan masyarakat bahwa kebijakan pendidikan nasional selama ini cenderung mengikuti gaya dan maunya pejabat di kementerian. Pergantian pejabat menteri tak jarang juga diikuti oleh berubahnya sistem dan kebijakan. Ini tentu tak elok untuk perjalanan pendidikan nasional kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena pendidikan itu seharunya berkelanjutan, terencana, dan sistematis. Tidak tambal sulam, tukar tambah, dan bisa berubah seiring perubahan angin politik. Karenanya kita berharap kepada kepada bapak menteri yang baru untuk bisa meneruskan hal-hal baik yang telah dimulai pak Anis dan juga pejabat sebelumnya.

Prof. Muhadjir  Effendy sendiri bukanlah orang baru dalam dunia pendidikan nasional. Sebagai mantan rektor, beliau bahkan lebih senior dari Anis Baswedan dalam hal pengalaman di dunia pendidikan. Latar belakangnya yang aktif di kepengurusan Muhammadiyah juga memberi poin penting bagi pak menteri yang baru ini dalam menata pendidikan nasional kita. Karena Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang sudah lama mengabdikan diri di bidang pendidikan. Peran Muhammadiyah dalam mempercepat perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional tentu tak kan bisa terbantahkan.

Selain harapan untuk meneruskan program baik dari menteri sebelumnya, sejumlah tantangan telah menunggu kerja keras dari menteri pendidikan yang baru. Tantangan ini menjadi lebih bermakna di tengah tingginya harapan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan merata, seiring dengan meningkatkanya anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang. Tidak hanya kualitas dalam bentuk angka-angka numerik di ranah afektif, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun anak-anak Indonesia yang berkarater, cerdas secara emosional dan spiritual.

Unruk memenuhi harapan publik ini, tantangan utama adalah bagaimana meneruskan peningkatan kualitas tenaga pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pendidikan nasional di lapangan. Program sertifikasi guru dan pelatihan guru pembelajar yang sedang berjalan harus terus dievaluasi, agar keberadaannya tidak hanya memenuhi aspek administratif manajemen pendidikan. Namun, bisa dirasakan manfaatnya pada kinerja dan peningkatan kompetensi para pendidik ini di lapangan. Kualitas guru ini tidak hanya terkait dengan para guru yang sudah bertugas mengajar di sekolah, tetapi juga berhubungan dengan kualitas para calon guru. Untuk poin kedua, Kemendikbud perlu berkoordinasi intens dengan Kemenristekdikti yang membawahi ratusan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang memproduksi calon guru.

Pelaksanaan kurikulum adalah tantangan lainnya. Selain terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum saat ini (KTSP), perlu usaha keras untuk memastikan apakah Kurikulum 2013 (K13) yang sebelumnya dihentikan sementara pelaksanaannya oleh Mendikbud yang lalu masih akan tetap dipending, atau sudah saatnya diberlakukan dengan segera secara nasional. Ini penting, karena secara konseptual Kurikulum 2013 sebenarnya menjanjikan cukup banyak perubahan substantif dalam pada aspek pengajaran dan sistem evaluasi pendidikan. Mendikbud yang baru harus bisa memastikan bahwa seluruh perangkat penunjang kurikulum, seperti kemampuan guru, dan fasilitas sekolah sudah siap agar K13 bisa segera dipakai.

Pemerataan kualitas pendidikan adalah juga tantangan serius. Bapak menteri yang baru perlu menerjemahkan visi pemerintahan Jokowi yang menyebut pembangunan nasional melalui strategi membangun Indonesia dari pinggiran. Ini tentu tidak hanya berarti membangun infrasturktur yang baik di daerah, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang berkualitas sampai ke pelosok Indonesia yang terserak diantara ribuan pulau. Ini tentu tak mudah. Untuk menjawab tantangan ini, Kemendikbud sepertinya perlu memperbanyak program pengiriman tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten ke berbagai pelosok Indonesia, persis semangat program Indonesia Mengajar yang dipelopori Anis Baswedan.

Tentu, tantangan menteri yang baru tidak hanya berhenti pada beberapa poin yang disebutkan di atas. Masalah pendidikan kita sungguh kompleks. Termasuk juga bagaimana menteri baru mengelola sistem penerimaan siswa baru, pelaksanaan Ujian Nasional, pengadaan sarana dan para sarana pembelajaran, dan membangun hubungan yang tidak terputus antara pendidikan menengah dengan harapan perguruan tinggi yang notabene dikelola oleh dua kementerian berbeda. Ini belum bicara tentang efektifitas pengelolaan keuangan kementerian dengan anggaran yang fantastis (mencapai Rp 42,6 triliun pada tahun 2016). Anggaran yang sangat besar ini tentu butuh dikelola secara tepat dan efektif agar penggunaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya tentu perlu kita ingat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan dan partisipasi publik sangat diperlukan. Dengan demikian, sinergi antara orangtua, masyarakat, sekolah dan dunia kerja perlu terus diciptakan dan ditingkatkan. Mengingat begitu rumitnya masalah pendidikan nasional kita, kita tentu tak bisa berharap akan selesai dalam sebulan dua bulan, bahkan juga tidak dalam satu dua tahun. Namun, yang pasti semua pihak bisa memulai dan berpartisipasi sesuai kapasitas masing-masing untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik sejak hari ini. Selamat bekerja dan berkarya bapak mentri yang baru!

Penulis adalah d
osen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia.
 (Tulisan ini pertama kali diterbitkan Harian Riau Pos, tanggal 3 Agustus 2016)


Rangking Kelas, Masih Perlukah?



Jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di tanah air baru saja menerima laporan pencapaian belajar mereka selama satu semester terakhir melalui buku rapor yang diberikan sekolah. Bagi siswa dan (apalagi) orangtua, rapor itu adalah diantara buku yang ditunggu. Selain karena mereka ingin tahu bagaimana perkembangan anaknya selama satu semester di sekolah mereka, cukup banyak orangtua yang juga menunggu data tentang bagaimana prestasi anak mereka di sekolah jika dibandingkan dengan siswa lainnya. Maka jadilah hari penerimaan rapor itu sebagai hari yang spesial. Biasanya sekolah mengundang orangtua untuk datang ke sekolah agar bisa langsung menerima buku laporan ini. Ranking kelas menjadi isu penting pada hari pembagian rapor itu.

Walau mulai ada sekolah yang tidak lagi menuliskan rangking di rapor siswa, tak sedikit sekolah yang masih menggunakan perangkingan ini di buku laporan anak didik mereka. Sebagaimana dulu, hari ini masih banyak sekolah yang membuat kegiatan khusus pada hari penerimaan rapor ini, yang puncaknya biasanya dengan mengumumkan para juara kelas di hadapan guru dan orangtua. Pada saat yang sama, untuk sekolah yang tidak mengumumkan juara kelas, ada banyak orangtua yang tetap bertanya kepada pihak sekolah terkait rangking anak mereka. Sebagian orangtua tetap mendesak wali kelas anaknya untuk melihat catatan si wali kelas terkait urutan nilai rata-rata anaknya dibanding anak-anak lainnya.

Sebagai sebuah tradisi di dunia pendidikan sejak lama, penulisan rangking kelas di buku rapor anak didik itu di satu sisi bisa jadi memiliki sisi positif. Ada waktunya seorang siswa perlu mendapat gambaran tentang seberapa jauh pencapaiannya dalam proses belajarnya jika dibandingkan dengan rekannya yang lain di dalam kelas yang sama. Seorang siswa yang menyadari bahwa capaiannya tidak sebaik temannya diharapkan bisa termotivasi untuk belajar lebih giat, mengejar ketertinggalannya, dan pada akhirnya bisa tercipta iklim kompetisi dan suasana belajar yang sehat di dalam kelas.

Namun, hemat saya, karena beberapa alasan yang akan saya jelaskan berikut, perlu dipertimbangkan ulang apakah sistem ini masih relevan dipertahankan dalam sistem pendidikan kita. Pertama, sistem perangkingan yang kita punya sepertinya lebih banyak dampak negatifnya terhadap anak dan orangtua. Alih-alih bisa memotivasi siswa untuk belajar lebih giat, rangking itu bisa menjadi ‘sumber penyakit’ bagi siswa dan orangtua. Sistem rangking itu sadar atau tidak telah mendistorsi bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan kepada semua anak, betapapun kecilnya perkembangan belajarnya. Perangkingan kelas bisa membunuh motivasi anak untuk belajar. Rangking yang rendah bisa menjadi stimulus negatif kepada seorang siswa dalam memandang dirinya, bahwa dia tidak sebaik yang lain. Pada jangka panjang, dia bisa melabel dirinya hanyalah sebagai anak biasa dengan segala keterbatasannya. Padahal bisa jadi, siswa yang bersangkutan memiliki potensi terpendam yang selama ini tidak dihargai, akhirnya tidak berkembang.

Perangkingan itu bisa juga menjadi pemicu suasana belajar yang penuh persaingan tak sehat. Anak-anak bisa tumbuh dalam suasana kompetisi belajar ‘menang-kalah’. Bukan tak mungkin, ada anak tertentu tak mau belajar bersama, berbagi ilmu dan ketrampilan dengan teman sekelasnya, karena khawatir kehilangan ‘mahkota juara kelas’. Padahal, berbagi, bekerjasama, saling dukung, dalam proses belajar adalah iklim yang sedang dikembangkan dalam proses pendidikan di dunia. Pada jangka panjang, pembelajaran dengan nuansa kooperatif itu bisa mengantarkan anak didik agar bisa hidup bersama orang lain di dunia nyata mereka.

Dari sisi orangtua, perangkingan ini juga bisa berakibat tak baik. Sebagian orangtua yang sangat terobsesi anaknya untuk menjadi juara kelas, misalnya, mungkin akan merasa sedih mendapatkan fakta bahwa anaknya tidak menjadi juara kelas. Kesedihan orangtua itu, jika tidak terkontrol dengan baik, bisa berakibat pada cara orangtua memberlakukan anaknya. Memaksa anaknya untuk belajar lebih keras lagi, misalnya, padahal sang anak sangat bisa jadi sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Akibatnya anak bisa stress atau malah trauma dalam proses belajarnya.

Kedua, masalah utama rangking kelas pada buku rapor siswa itu adalah karena penilaian di buku rapor yang masih lebih banyak mengukur aspek kognitif siswa yang biasanya dilaporkan secara kuantitatif berupa angka. Aspek afektif yang bersifat kualitatif, seperti perkembangan karakter mereka, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, bekerjasama, sikap bertanggung jawab, kemandirian, dan sejenisnya, tidak sepenuhnya dinilai dan tidak terlaporkan pada sistem buku rapor anak didik kita. Akibatnya, para juara kelas itu tetap saja didominasi oleh mereka yang memiliki keunggulan akademik atau yang memiliki nilai tinggi di ranah kognitif. Padahal bisa jadi dia memiliki kelemahan pada aspek non-akademis.

Dengan demikian, jika sistem perangkinan seperti yang ada sekarang masih diteruskan, maka adalah tidak fair bagi siswa yang sesungguhnya memiliki kelebihan di bidang lain (non akademis). Fakta seperti ini tentu ironis, karena sesunggunya tujuan pendidikan nasional kita, sebagaimana tertulis dalam UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan anak didik menjadi manusia seutuhya – otak, badan, dan hati mereka. Persisnya, undang-undang pendidikan menyebut bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem rangking dalam buku rapor seperti yang sekarang kita punya, dalam batas tertentu, bisa dikatakan bertentangan dengan substansi undang-undang pendidikan nasional itu.

Ketiga, di dunia nyata, keberhasilan anak didik tidak hanya ditentukan oleh faktor akademik itu, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah juga oleh faktor non-akademis. Hasil survey dari Pew Research Centre, sebuah lembaga riset yang berbasis di Amerika Serikat, misalnya, melaporkan bahwa jajak pendapat yang mereka lakukan kepada orang dewasa di Amerika tentang kemampuan apa yang paling penting dimiliki generasi hari ini untuk sukses dalam hidup, 90 persen responden mengatakan, salah satunya, adalah kemampuan berkomunikasi. 77 persen lainnya menjawab kemampuan bekerjasama dalam tim. Dua kemampuan ini berada dalam ranah non akademis. Karenanya ada banyak sekolah di negara maju yang memberi perhatian khsusus kepada pengembangan soft skills ini. Di negara-negara maju, seperti di Australia, sistem rangking kelas ini sudah tak lagi dipakai sejak lama. Mereka juga tidak punya hari khusus untuk penerimaan rapor. Karena buku rapor cukup dikirim via email kepada orangtua siswa. 

Karenanya, pada masa yang akan datang jikapun sekolah masih tetap mempertahankan tradisi pengumuman para juara, sekolah sudah harus memperluas makna juara kelas itu saat pembagian buku rapor. Setiap anak bisa menjadi juara dengan kelebihan mereka masing-masing. Siswa yang memang jago di bidang Matematika, misalnya, mendapat penghargaan sebagai ‘juara Matematika’. Sementara siswa yang menunjukkan prestasi di bidang lain, seperti olahraga dan seni, juga harus diharga sama oleh sekolah. Setiap siswa memiliki kecerdasan mereka masing-masing yang unik. Howard Gardener, guru besar di Harvard University, menyebut poin ini sebagai ‘multiple intelligence’ (kecerdasan majemuk). Saatnya sekolah kita memberi perhatian kepada berbagai jenis kecerdasan itu secara seimbang. Wallahu a’alam.

* Penulis adalah Dosen FKIP Universitas Riau, alumnus Fakultas Pendidikan Monash University Australia 
(Tulisan ini pertama kali diterbitkan oleh Riau Pos, 27 Januari 2016)

Toward a Holistic Teacher Competency Test



As a part of public accountability and quality control, the government through the Ministry of Culture and Primary and Secondary Education (Kemenbuddikdasmen) has been conducting Teacher Competency Test (UKG) to nearly 3 million teachers across Indonesia since 2013. This program is not only intended as a means of mapping the quality and competence of teachers nationally, but will also be a basis for the government to formulate a training plan for quality improvement and professional development of teachers nationwide in the future.

As stated by the Director General of Teachers and Education Personnel of the Ministry of Education and Culture Sumarna Surapranata, the UKG will be routinely done every year. Although there is no term 'pass and faill, the government is targeting a constant growth in the teachers’ scores from year to year. This year, for example, of 60-100 questions prepared and performed for 120 minutes, the government is targeting the mean score of teachers’ knowledge competency is 5.5. It is expected to increase by 6.5 next year. And at the end of 2019, it is targetted to be 8.0 (Kompas, 11/3/2015).

In one side, the government's efforts to conduct the competency test needs to be highly appreciated. The government should indeed ensure that our teachers’ quality is well monitored and their competency is continously developed. As a nation we must be very concerned with the quality of our educators as the quality of the teachers have a direct impact on improving the quality of our national education.

This is especially a case if it is linked with the teacher certification program that has spent a large amount of our national budget. The improvement and control of the quality of teachers become mandatory. The UKG is then important and relevant, so that the certification which has used up the state budget for almost 80 trillion rupiah every year had a significant impact on increasing the professionalism of the educators. In short, a certified teacher is a professional teacher. A professional teacher is a qualified teacher. The qualified teacher is the main player in our efforts to increase the quality of national education with its all complexed problem.

But on the other hand, it is important to look more closely at the technical implementation of this UKG. It needs to be evaluated whether the test is valid and trusted as a means of measuring the competence of a teacher. Could this test really measure what is supposed to measure (validity). This question is important, because an unreliable test will result in incorrect data. The inaccurate data certainly can not be the basis for making important decisions, such as teacher training programs.

The most crucial points of the current model of the UKG is in the aspect of the test models used. As explained in the manual published by Kemendibud, the UKG will measure and map the competence of teachers in their field of study (subject matter) and teaching (pedagogic). The test is conducted in the form of multiple choice questions (60-100 for 120 minutes). From the perspective of test validity, this kind of test can not fully answer the initial objectives of the UKG, to obtain information and map the pedagogical competence and professional of the teachers.

Not only because the test does not asssess the four aspects of teachers’ competency as mandated by the Law on teachers (the UKG does not assess the social competence and personal competence of the teachers), this test also leaves a lot of questions related to its realibility to accurately depict the competence of teachers. Teachers’ professional competence are in fact a very complex notion. From the aspect of pedagogic competence, for example, it is questionable how the test is able to obtain valid information about the ability of the teachers in planning the lesson, effectively starting their classes, and managing the class. Can the test assess their competency in terms of creating a live dynamic and conducive class, or in explaining a complex material in order to be easily understood by students. How the multiple choice questions can provide accurate information about the ability of teachers to ask, answer questions, to anticipate unexpected things in the classroom, or how the teachers motivate the students.

Even if the current UKG has tested things such details above, how to ensure that the cognitive knowledge of teachers in the answer sheet is in line with what he is doing in the classroom. What often happens is that a person can understand a concept in the level of theory, but he or she may not practice what s/he knows in the classroom. Thus, a teacher with a high score in the UKG may not necessarily mean that he or she is an eminent pedagogue in the field. Because the world of practices usually have their own space and art. This is why the validity of the UKG test result does really matter.

Not to mention potential technical problems which may hinder particular goup of teachers to perform well during the test. As majority of teachers take the computer-based UKG, some senior teachers who are not too familiar with the use of IT devices are likely to feel uncomfortable with this kind of test models. They are not troubled by the content of the test, but more on the technical aspects of how to operate the computer and the device. As a result, their test results can be worse than their actual ability. In the field, they are infact senior teachers with may be more with 20 years of eperience. They may have sucesfully educated and inspired thousands of their pupils before.

Considering some issues as mentioned before, it is urgent and necessary to find alternative models of assessments with a more holistic instrument in assessing teachers’ competence in the future time. This is certainly not an easy job given the broad scope and complexity of teachers’ competence as discussed above. Even in some developed countries like America which has carried out this kind of test for a long time, many reports indicate that the teacher competency test failed to provide the necessary information as a basis to help teachers grow and develop their competencies. Therefore most teachers in America just consider the test as 'a joke', because they do not feel a direct impact of the test on improving their performance as teachers (Lucy Steiner, 2010).

Hence my point is how we can keep thinking of a more appropriate way to assess our teachers’ competency and minimise potential bias due to inaccuracies in test instruments. We can use the current model as a starting point to develop a more holistic examination. In addition to assessing teachers’ mastery on their subject matter thorugh existing multiple choice, consideration may also be given to the use of other assessment instruments. Referring to the teacher assessment framework in some other countries like in the UK, Mexico, Canda and Singapore, assessments through classroom observation, self-assessment, or teachers’ portfolio are amongst other instruments that could be developed.

Equally important is how to involve the principal, school superintendent, or even the public in assessing the performance of these teachers. Especially for their social competence and personality that can only be assessed by asking or observing directly into the field of how teachers behave and act in the school and surrounding community. Furthermore, feedback from the 'relevant customers' of teachers like parents and students also need to be considered. Consequently, the assessment process can be no longer fully implemented by the central government, as is the case now. Decentralization of the assessment process is important to think about.

With such a holistic assessment tools, we can hope to get a more reliable picture related to the competence of our teachers. It will result in more accurate data to be used by the government as the basis of teachers’ career development and teacher training and professional development programs in the future. Otherwise, we are concerned that this UKG is only going to be another 'joke' among teachers, or simply be a new land for new projects in Kemendikdasmen, as feared by some people. 

*The writer is teaching at the Faculty of Education of Riau University. He has just completed his doctoral degree from Monash University in Australia.

(This article was initially written for The Jakarta Post)

Pauline Hanson, among Islam, Racism and Reclaim Australia



Australian public was rather shocked of a rally by a group of people with a theme of Reclaim Australia on Saturday, 04/04/2015. It was conducted simultaneously in all states of Australia, including Victoria. The movement is strongly supported by a liberal party politician Pauline Hanson. Messages delivered in the rally filled with nuances of hatred against Islam as one of important religions in Australia. Among the themes presented by the protesters were a rejection of the tax for halal certification, the refusal of practice of Islamic law, and a reminder for the phenomenon of Islamization in Australia. The demonstrators even specifically chanted with "no more mosques', or 'no more burqa'.

According to the 2006 census, there are at least five million (24%) of Australians are immigrants with different cultural and religious backgrounds. Approximately 450,000 of them are Muslims from various countries, including Indonesia. So far, all communities can live in harmony. They live with mutual respect for each other's culture under the principle of multiculturalism that becomes an important value of the Australian community.

As a politician, Pauline Hanson seemed to be trying to propitiate the Australian community through this movement. Islam and terrorism is indeed currently becoming a hot topic across the globe. Massive coverage of Islamic state movement (ISIS) has got a special attention from international community. Therefore, the issue on terrorism can be a good commodity for sales in the political market. Pauline's statement that also attacked Abbott’s administrative for not doing any necessary action regarding the potential dominance of the Muslim community in Australia is an indication that what she did is a clear political movement.

Having looked at the track record of this politician, the Reclaim Australia is not the first controversial action undertaken and supported by Pauline Hanson. In a political statement during a campaign season to become a member of the Federal Parliament in 1996, for example, she has been harshly criticized the Australian government's immigration policy. She mentioned that the idea of multiculturalism is risky for the future of Australia. Therefore, the multiculturalism policy should be resisted. She argued that why Australia is filled by many immigrants from Asia was because the idea of the multiculturalism. In the eyes of Pauline, many immigrants cannot be assimilated well with Australian culture. In short, in her stance, these immigrants are only a source of problems.
In 2006, Pauline returned outspoken about the dangers of these immigrants. At that time she was specifically concerned about immigrants from Africa who could be carrying the disease from the country of origin, including the possibility of suffering from AIDS. Pauline mentioned that African immigrants had absolutely no benefit to Australia.

Pauline herself refused to call herself as a racist. She said that what she did was only a way she expressed her criticism for the sake of Australia in the future. However, for those who think sane, Pauline's criticism is very clear that the substance contains racism. This is because she spreads hatred and discrimination against certain groups of people. For this reason, quite a lot of Australians themselves oppose the idea of the Reclaim Australia movement. Some of those who oppose the idea even involved in physical fights with demonstrators last Saturday.

Although Pauline Hanson's racism does not get a proper place in the mainstream of Australian politic, it does not necessarily mean that the idea is without support. Hundreds of people demonstrating simultaneously at a rally last Saturday proved that this racism is not completely dead. They continue to multiply and consolidate themselves.

The idea of 'Reclaim Australia' movement itself does sound strange and was impressed to be silly. There are many loop holes within the idea of this movement. First, the theme has been biased from the beginning. The selection of the word 'reclaim' (retake) does not only mislead as if Australia had been taken over by a particular group politically, culturally, and economically (which is certainly not true), it also spread a wrong message saying that Islam and the Muslims have occupied Australia in many aspects of life. The selection of this word has indirectly put Islam and the Australian Muslims on more powerful and more hegemonic than the actual facts. This is indeed an exaggeration.

Secondly, the theme is also against common sense. Paulin's statement mentioning that the halal food certification in Australia as a way to finance international terrorist is full of ignorance. The halal certification itself is not a dark business because they are easily monitored by the Australian government. Halal certification is growing in Australia along with the increasing demand for halal food because of the increasing number of Muslim communities in Australia (mostly immigrants). Among their main motivation is a purely from a business drive. Therefore do not be surprised if many non-Muslim owned companies also provide halal certificate. Again, the process is transparent. Therefore, the explanation from the Australian Food and Grocery Council (AFGC) one day after the rally regarding the transparency and certification process could clarify that the allegations by Paulin Hanson is like a fairy tale story in broad daylight.

Third, the attacks and discrimination against Muslims in Australia can be easily understood as an action which is contrary to the principles of multiculturalism as important values of Australians, as discussed above. Australia is a country which was built on the basis of respect for this diversity. Thus, the racism movement by Paulin, if left unchecked, will not only spoil the harmony of life of the plurality of the Australian society, it can also tarnish the Australian culture in the eyes of the international community. Although the number of supporters today is not significant, the core message is very dangerous.

Considering the potential serious side effects, I think the Australian government and the community need to perform special measures in dealing with the issue of racism. Sentiment towards Islam could develop into sentiment against other immigrants. Today they are targeting Muslim community; it is highly likely that they are also targeting the existence of other groups in the near future. Therefore, it is reasonable if the vice president of the African Community Association of Australia, Edward Solo, said that the yesterday's rally as something painful. "It is really a fearful message," he said as quoted by The Guardian (06/04/2015).

Politically, the Abbott’s government needs to make an official statement that the government cannot allow the attitude and behaviour of racism to happen. Abbott needs to make clear that the government is committed to respecting all forms of cultural uniqueness of its citizens, including by providing a protection to the Australian Muslim community. Otherwise, what is feared by the secretary of the Islamic Council of Victoria, Ghaith Krayem, who called Abbott government's silence on the racial acts as a form of injustice shown by Abbott’s administrative in dealing with racial attacks and extremism is true (The Age, 04/07/2015).


At the same time, the Muslim community and all immigrant groups have to think of better ways that promote a more intensive and effective activities to build mutual understanding among all groups who live in Australia. This is because the racism is likely happen due to lack of communication and interaction between these diverse groups. Pauline Hanson's statement saying that Muslims do not need the halal certification, because whole foods can be permissible only by reciting a prayer (bismillah) is a crystal clear example that Pauline does not really understand what Islam and Muslims are.

* The writer is a scholar at Monash University, former president of Monash Indonesian Islamic Society - MIIS.
(This article was first written for The Australian)